Ajaran Pancasila Harus Direvitalisasi

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah Sabran Achmad tak setuju jika pengajaran Pancasila dihapus.

”Pertikaian antarkelompok dan konflik agama yang sering terjadi saat ini karena nilai Pancasila, seperti kerukunan dan toleransi, ditinggalkan masyarakat. Sekarang malah pendidikan Pancasila dihapus,” kata Sabran.

Akan dirombak

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang berlaku saat ini akan diubah karena memunculkan interpretasi dan pemahaman yang berbeda-beda di setiap sekolah. Interpretasi berbeda juga terjadi untuk mata pelajaran Kewarganegaraan yang di dalamnya masih mengulas nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan RI.

Untuk itu, pemerintah berencana merombak kurikulum dengan mengambil alih empat mata pelajaran, yakni Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Matematika. ”Keempat pelajaran itu itu adalah perekat sekaligus menjadi identitas nasional kebangsaan,” ujar Nuh.

Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji menegaskan, ideologi Pancasila bukan sekadar hafalan dan indoktrinasi. ”Lemhannas sedang merumuskan bagaimana mengajarkan Pancasila secara praktik di lingkungan kerja, permukiman, dan pendidikan,” kata Budi.

Anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah, menilai cara penyampaian materi Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak disertai keteladanan akan menimbulkan sinisme dari siswa.

Direktur Sekolah Islam Dian Didaktika Murti Sabarini juga menegaskan, guru dan pimpinan negara harus memberikan keteladanan. ”Teori sesempurna apa pun tidak akan bisa dipahami murid jika tidak disertai keteladanan,” ungkap Sabarini.

Pengurus Yayasan Sekolah Islam Harapan Ibu, Sulastomo, mengatakan, nilai dan budi pekerti merupakan sesuatu yang abstrak sehingga tidak bisa dihafalkan.

”Harus diimplementasikan melalui pembiasaan dengan contoh nyata dan keteladanan,” tutur Sulastomo.(BIL/ABK/LUK/ ONG/NDY/BAY/THY)