Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Tak Perlu Marah Diolok-olok

Kompas.com - 05/05/2011, 13:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Lingkar Madani Indonesia (Lima) mengacungkan jempol atas langkah Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) dalam melontarkan kritik terhadap kunjungan kerja anggota Komisi VIII DPR ke Australia. 

Menurut Direktur Lima Ray Rangkuti, PPIA telah membuka mata masyarakat Indonesia bahwa DPR tak juga dapat membenahi persoalan-persoalan mudah dan sepele tapi substantif di tengah-tengah wacana perbaikan dan peningkatan kualitas anggota Dewan. 

"Pertanyaan adakah alamat e-mail sangat sederhana, tapi prinsipiil dalam komunikasi masyarakat modern. Kenyataannya bahwa alamat e-mail Komisi VIII tak tersedia mengakibatkan narasi-narasi besar perbaikan kualitas DPR itu terlihat lucu. Bahkan, untuk hal yang sangat mudah dan ringan pun dalam pembuatannya ternyata tak tersedia di DPR," katanya kepada wartawan, Kamis (5/5/2011). 

Ia dimintai komentarnya mengenai insiden e-mail yang terjadi dalam dialog antara Komisi VIII dan PPIA yang berlangsung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia, Sabtu (30/4/2011). Video soal e-mail tersebut diunggah ke Youtube oleh anggota PPIA.

Ray juga meminta Komisi VIII tak perlu garang terhadap wacana debat soal e-mail yang kemudian diunggah videonya di Youtube. Menurut dia, tak ada yang berlebihan dalam pemuatan itu. Ia juga tak melihat hal ini sebagai upaya menjatuhkan wibawa DPR. 

Justru, lanjutnya, tindakan DPR yang tak mendengar protes masyarakat atas pembangunan gedung baru dan rencana pelesiran ke luar negerilah yang lebih tepat disebut berlebihan dan mempermalukan DPR, juga bangsa Indonesia. Pasalnya, wakil rakyatnya sendiri sudah begitu saja mengabaikan protes mayoritas warganya. Bahkan, tindakan DPR seperti ini dinilainya mengancam demokrasi. 

"Oleh karena itu, sikap DPR yang terlihat garang menunjukkan keangkuhan jabatan itu. Dalam suasana di mana protes masyarakat sudah tak lagi berguna, mengolok-olok elite politik akan mencuat. Tinggal apakah elite politiknya dapat menyadari dan memahami substansi olok-olok itu atau seperti yang mulai ditunjukkan oleh Komisi VIII, akan menguatkan posisi mereka dalam keangkuhan jabatan. Kita lihat saja," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Nasional
    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Nasional
    Ganjar Bubarkan TPN

    Ganjar Bubarkan TPN

    Nasional
    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    Nasional
    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    Nasional
    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Nasional
    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Nasional
    Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Nasional
    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Nasional
    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Nasional
    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    Nasional
    Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

    Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

    Nasional
    Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

    Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com