Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Anggota DPR Tak Wajib Paham Teknologi

Kompas.com - 05/05/2011, 13:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Edhy Prabowo menegaskan, anggota DPR tidak memiliki kewajiban mengerti teknologi dan dunia maya meski hal itu dibutuhkan. Kalaupun tak mengerti, menurut dia, seharusnya ada mekanisme di internal DPR ataupun dari masyarakat untuk mengajarkan anggota Dewan yang terhormat melek teknologi dan bukan menjelek-jelekkannya.

Ia diminta komentarnya mengenai insiden e-mail yang terjadi dalam dialog antara Komisi VIII dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia yang berlangsung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia, Sabtu (30/4/2011). Video soal e-mail tersebut diunggah ke Youtube oleh anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA).

Edhy mengecam tindakan mengunggah video tersebut ke dunia maya. "Kita tak setuju itu harus di-upload di Youtube. Kita enggak sependapat. Kita enggak suka apa pun tindakan itu, tak boleh saling menjelekkan. Di sana kan pelajar. Kalau ada anggota DPR enggak ngerti e-mail, ya jangan langsung disalahkan dong. Mereka kan juga dari daerah, kalau enggak ngerti, jangan disalahkan," tegasnya kepada Kompas.com, Kamis (5/5/2011). 

Edhy mengaku sangat marah setelah membaca berita dan artikel terkait kunjungan Komisi VIII ke Australia tersebut tadi pagi. Menurut dia, kritik boleh saja dilontarkan, tetapi tak boleh langsung diarahkan untuk menjelek-jelekkan pihak lain, terutama pejabat publik. Apalagi sampai menonjolkan keburukannya di dunia maya. 

"Saya enggak setuju lembaga negara yang dianggap tak baik langsung ditonjolkan di dunia maya dan dijelek-jelekkan," katanya. 

Terkait kunjungan kerja ke luar negeri, ia menambahkan, Gerindra tetap pada pendirian untuk melarang para anggotanya ikut dalam kunjungan kerja ke luar negeri. Namun, Gerindra juga tetap akan mempertimbangkan kunjungan atau undangan ke luar negeri terkait hubungan bilateral antarparlemen. "Kalau itu kan kerja sama antarnegara," tandasnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com