"Komisi8atyahoo.com" dan Transparansi DPR

Kompas.com - 05/05/2011, 09:25 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Tulisan pelajar Indonesia di Australia, Teguh Iskanto, menggambarkan dinamika yang berjalan saat para pelajar melakukan audiensi dengan anggota Komisi VIII DPR yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Negeri Kanguru tersebut (Baca: Inilah Studi Banding DPR di Australia). 

Di bagian akhir tulisannya, Teguh menceritakan bagaimana para anggota Dewan "gelagapan" saat ditanya alamat e-mail-nya. Menanyakan alamat e-mail adalah hal lumrah di era masyarakat modern saat ini. Entah memang tak punya alamat e-mail pribadi atau memang tak ingin membagi alamat e-mail-nya, akhirnya yang keluar adalah alamat e-mail: komisi8@yahoo.com.

"Setelah acara selesai, seorang kawan mencoba mengirim test mail (via BB) ke: komisiviii@yahoo.com, komisi8@yahoo.com, komisidelapan@yahoo.com, komisiviii@yahoo.co.id, komisi8@yahoo.co.id, komisidelapan@yahoo.co.id. And guess what, none of them is working!! Semua e-mail test bouncing back ke sender alias alamat e-mail yang diberikan tidak ada," demikian cuplikan cerita Teguh.

Persoalan e-mail bukan persoalan sepele. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, apa yang dipaparkan pelajar Australia tentang e-mail anggota Dewan itu menjadi prinsipiil ketika disoroti dari sisi transparansi dan tata administrasi.

"Masak alamat e-mail saja tidak punya? Itu menunjukkan administrasi kacau balau. Apalagi di zaman masyarakat modern seperti sekarang, mengurus e-mail saja tidak becus. Mungkin dianggap sepele, tapi jadi prinsipiil. Bagaimana mau bicara hal yang substansi, untuk yang remeh-temeh tidak selesai," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/5/2011).

Ia mengungkapkan, kejadian tersebut juga menunjukkan bahwa wakil rakyat menjaga jarak dengan rakyat yang diwakilinya. Transparansi yang diharapkan masih belum diwujudkan. Menurut Ray, Dewan sudah seharusnya memanfaatkan perkembangan teknologi dan pola komunikasi yang semakin modern. Ia mencontohkan, dengan perkembangan pola komunikasi dan teknologi, pertemuan tatap muka menjadi tidak diperlukan.

"Audiensi tidak prinsipiil manakala persoalan e-mail dan situs web diselesaikan. Audiensi tatap muka tidak terlalu signifikan. Mereka bicara hal besar, tapi hal prinsipiil tidak diselesaikan. Bukan hanya Komisi 8, hampir semua komisi bermasalah," ujarnya. 

Situs web

Ray juga mencontohkan, situs web DPR yang beralamat di www.dpr.go.id sudah saatnya dievaluasi. Menurut dia, informasi yang disajikan usang dan tidak up to date. Idealnya, situs web parlemen secara terbuka menginformasikan kegiatan setiap alat kelengkapan dan anggota Dewan. Misalnya, kegiatan apa saja yang akan dilakukan setiap anggota semasa reses.

"Jadi, kita bisa mengawasi ketika melihat dia roadshow di televisi, padahal seharusnya melakukan kunjungan ke dapil (daerah pemilihan)-nya. Kenapa tidak ada pemberitahuan melalui situs web DPR akan melakukan kunjungan ke mana saja. Jadi masyarakat juga tahu dan mengerti kapan bisa ketemu," ujarnya.

Untuk akses secara personal, menurut Ray, seorang anggota DPR seharusnya secara terbuka membuka akses alamat e-mail atau situs web pribadinya ke publik. "Ini menjadi tolok ukur transparansi juga," kata Ray.

Wakil Ketua PPI Australia Dirgayuza Setiawan, kepada Kompas.com, juga sempat menanyakan, "Sudah dapat e-mail valid Komisi X?" katanya sambil tertawa.

Di berbagai milis dan grup juga mulai beredar sindiran-sindiran, "Sudah dapat alamat emailnya komisi 8 blm? Nih alamatnya: k0m151d3L4p4n.ea@k0m151d3L4p4n.9R4t154n.90.id".

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

    PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

    Nasional
    Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

    Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

    Nasional
    Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

    Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

    Nasional
    Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

    Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

    Nasional
    Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

    Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

    Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

    Nasional
    Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

    Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

    Nasional
    September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

    September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

    UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

    Nasional
    Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

    Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 30 September: Ada 132.693 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 30 September: Ada 132.693 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    Gaya Hidup Tinggi, Jaksa Pinangki Mengaku Punya Banyak Harta dari Almarhum Suami

    Gaya Hidup Tinggi, Jaksa Pinangki Mengaku Punya Banyak Harta dari Almarhum Suami

    Nasional
    4.510 Pasien Sembuh dari Covid-19 dalam Sehari, Rekor Terbanyak Selama Pandemi

    4.510 Pasien Sembuh dari Covid-19 dalam Sehari, Rekor Terbanyak Selama Pandemi

    Nasional
    Curhat ke Jokowi, Pedagang Ini Mengaku Bangkrut akibat Pandemi

    Curhat ke Jokowi, Pedagang Ini Mengaku Bangkrut akibat Pandemi

    Nasional
    UPDATE 30 September: Ada 61.321 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 30 September: Ada 61.321 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X