Negeri yang Dibajak Radikalisme

"Saya pikir kalau untuk legal, kita sudah cukup punya aturan dan undang-undang. Masalahnya adalah bagaimana bisa menerapkan aturan yang ada secara maksimal. Selama ini polisi dan pemerintah membiarkan saja syiar kebencian ini dilakukan. Kalau sekadar pakai seragam militer kemudian dilarang, itu bukan masalahnya. Paling penting, kan, konteksnya kalau kepolisian bisa punya cukup bukti untuk mengamankan orang yang terduga teroris. Berarti kerja intelijen dan polisi juga harus maksimal," katanya.

"Polisi, kan, seperti pemadam kebakaran. Kalau ada kejadian baru bisa ditindak, meskipun dalam Undang-Undang Kepolisian juga ada tugas polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bisa dilakukan melalui bimbingan masyarakat (bimas). Sebenarnya hal itu juga bisa dimaksimalkan untuk mencegah radikalisme dalam masyarakat. Selain tetap bekerjanya intelijen," tambah Nurkholis.

Institusi lain 

Ia mengakui, upaya pencegahan tindakan radikal tidak hanya menjadi kerja polisi, tetapi juga institusi lain, seperti Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. "Untuk pendidikan, Mendiknas harus mengontrol buku-buku pelajaran yang dipakai di sekolah, jangan sampai berisi tulisan-tulisan yang bersifat radikal. Guru yang mengajar di sekolah juga harus diawasi," ujarnya. 

Berbagai kementerian masing-masing bidang memiliki tanggung jawab melakukan langkah preventif meskipun, aku Nurkholis, akan memakan waktu panjang dan tidak mudah. Namun, langkah itu harus tetap dicoba untuk mencegah tumbuh kembang radikalisme.

"Banyak orang yang berpikir setiap masalah harus diselesaikan dengan undang-undang. Kalau undang-undangnya sudah ada dan masalah tetap ada, lalu mengatakan bahwa undang-undangnya harus diperketat. Padahal, banyak faktor yang harus diidentifikasi lebih jernih untuk setiap masalah. Ada juga yang berpandangan semakin banyak undang-undang malah semakin tidak adil," tandas Nurkholis.