Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jafar: Belum Ada NII di Demokrat

Kompas.com - 03/05/2011, 10:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah menegaskan, belum ditemukan indikasi penyusupan aktivis Negara Islam Indonesia atau NII di dalam tubuh Partai Demokrat. Namun, ia tidak menutup kemungkinan terjadi penyusupan NII di mana-mana mengingat organisasi ini bergerak secara tertutup.

"Saya melihat belum ada di Demokrat," ungkap Jafar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/5/2011). Jafar ditanya pendapatnya mengenai pernyataan mantan Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia Imam Supriyanto bahwa aktivis NII mulai masuk ke sejumlah partai politik, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Republikan. 

"Jadi begini, yang pertama, selama ini kan kita tidak tahu terasa ada atau tidak itu barang (NII). Jadi kita tidak tahu yang mana NII, yang mana bukan. Kan pengurusnya enggak pernah proklamirkan diri. Beda dengan Osama, kita tahu. Panglima GAM juga kita tahu. Kalau NII ini kan enggak pernah rasanya, sampai kita tak pernah tahu NII. Dia kan dapat masuk ke mana-mana, di mahasiswa ada. Dia juga bisa masuk ke kita," papar Jafar.

Karena tidak mengetahui sepak terjang para aktivis NII, ia mengatakan, Parta Demokrat tak merasa perlu memberlakukan mekanisme filterisasi dalam perekrutan kader. Ke depan, Demokrat juga belum berpikir untuk memperketat pola perekrutan kader terkait isu NII. 

"Kalau dinyatakan bahwa ada satu organsiasi tidak diakui pemerintah, bisa (kita lakukan filterisasi). Sekarang kan bentuk organisasinya masih didiskusikan. Lalu kedua, ada pengakuan atau tidak mengenai organisasi," ucap Jafar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Nasional
    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Nasional
    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

    Nasional
    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Nasional
    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com