Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luthfi: PKS Punya Sistem Cegah NII

Kompas.com - 03/05/2011, 08:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq enggan berkomentar terkait pengakuan sejumlah mantan menteri Negara Islam Indonesia (NII) mengenai pendekatan mereka terhadap sejumlah partai politik, termasuk ke dua partai besar, Partai Golkar dan Demokrat. Bagaimana dengan PKS? 

"Kita kembali pada apa yang dinyatakan saja, yaitu Golkar dan Demokrat. Saya tak bisa katakan PKS bersih atau tidak. Tetapi kami punya sistem untuk mereduksi hal-hal yang tidak konstruktif dan dorongan melakukan pelanggaran atau tindakan destruktif," ungkap Luthfi kemarin di Hotel Sahid Jaya. Ia tidak merinci sistem yang dimaksud.

Sebelumnya, saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, mantan Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9) Imam Supriyanto mengatakan NII sudah melakukan pendekatan ke sejumlah partai politik, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Republikan. 

Menurut Luthfi, meski telah masuk ke berbagai elemen, termasuk partai politik, cita-cita mewujudkan NII bisa dihambat. Hanya saja, lanjutnya, itu bergantung pada kerja sama semua elemen masyarakat. Semua elemen harus berkonsolidasi untuk menjaga kesatuan negara. Pemerintah sebagai komandannya tak boleh pula melakukan pembiaran. "Kalau semua elemen bersatu padu menjaga negara ini, tentu bisa. PKS termasuk salah satu elemennya," tegas Luthfi. 

Luthfi juga menuntut pemerintah, melalui Kementerian Agama, segera menjelaskan mengenai posisi NII KW 9 yang disebut berbuah dari Pesantren Al-Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Pasalnya, sebagai pesantren yang sudah terdaftar menjadi binaan pemerintah, Al-Zaitun memperoleh santunan dana dari pemerintah. Jika institusi yang sudah dibina pemerintah melakukan kekerasan, tentu pemerintah sebagai pembinanya harus bertanggung jawab. 

"Kalau yang melakukan kekerasan itu yang sudah dibina, itu tanggung jawab yang membina, kan. Pemerintah di sini bisa kecolongan atau tidak. Pemerintah, kan, sudah memahami petanya, tokoh dan cara kerjanya. Yang belum dipahami adalah menghentikan seluruh langkah destruktif mereka," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Nasional
    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Nasional
    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Nasional
    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Nasional
    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com