Mari Kita Lawan Mafioso dan Koruptor

Apakah yang dimaksud mafia hukum? (Oenardy Sugianli, Bandung)

Mafia hukum pada hakikatnya merupakan penyimpangan yang dilakukan secara konspiratif oleh para aparat penegak hukum. Akibatnya, hukum semakin berjarak dari rasa keadilan karena setiap keputusan hukum diperjualbelikan dengan uang dan jabatan.

Dulu ketika belum masuk lingkaran kekuasaan, Anda sangat ”garang” dengan menyebut sumber korupsi yang sukar disentuh antara lain: Istana dan Sang Naga. Namun, setelah Anda masuk lingkaran kekuasaan, kok ”kegarangan” Anda kini pudar. Apakah kegarangan dulu hanya merupakan upaya untuk menaikkan posisi tawar?(Saratri, Semarang, xxxx@yahoo.com)

Saya selalu berpendapat pusat potensi korupsi tetap berada di lingkaran kekuasaan. Karena, sumber korupsi adalah kekuasaan yang besar tanpa kontrol, tanpa amanah. Absolute power corrupts absolutely. Maka, salah satu strategi perjuangan antikorupsi adalah: harus ada yang bekerja di pusat penentu kebijakan dan menjalankan fungsi kontrol secara efektif. Karena, perjuangan antikorupsi dari luar pemerintahan tentu sangat penting, tetapi pasti tidaklah cukup. Tetap diperlukan perjuangan di pusat pengambilan keputusan agar setiap kebijakan yang diambil dapat sejalan dengan semangat antikorupsi.

Posisi kerja di dalam pusat pemerintahan demikian tentu berisiko tinggi. Salah satunya dapat dituduh sebagai bagian dari kekuasaan yang korup, tidak lagi garang, dan lain-lain. Tuduhan demikian harus saya terima sebagai konsekuensi pilihan berjuang di dalam lingkaran kekuasaan, yang sebenarnya lebih penuh godaan, perlawanan, dan tantangan.

Banyak pihak menilai agenda pemberantasan korupsi semakin jauh panggang dari api. Anda adalah bagian dari kegagalan itu. Bagaimana Anda menanggapi stigma ini dan pandangan masyarakat bahwa idealisme Anda semakin tergerus oleh kekuasaan. (Azzumar Nazif, Pekanbaru, xxxx@yahoo.com)

Harus diakui, masih banyak pekerjaan rumah antikorupsi yang wajib diselesaikan dengan segala risiko dan tantangannya. Karena, para koruptor pasti tidak akan tinggal diam dan selalu melakukan perlawanan balik. Bagaimana pun, kita tidak boleh pesimis dan harus terus meningkatkan ikhtiar. Saya sendiri terus menjaga api optimisme dengan segala upaya antikorupsi yang mungkin saya lakukan. Sejauh ini, ikhtiar itu tetap membawa hasil meski memang masih jauh dari memuaskan. Yang pasti, di kantor kami, idealisme dan integritas adalah modal utama kerja yang tidak akan kami jual berapa pun, tidak akan kami pertukarkan dengan apa pun.

Mari kita terus berjuang untuk melawan para mafioso dan koruptor di mana pun, sampai kapan pun. Demi Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih antikorupsi. Keep on fighting for the better Indonesia. (Ush)

DENNY INDRAYANA

• Lahir: Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan, 11 Desember 1972 • Keluarga:Ida Rosyidah (Istri)- Varis Haydar Rosyidin (Putra, 11 tahun)- Varras Putri Haniva (Putri, 10 tahun) 

• Pekerjaan:Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia & Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (2008-sekarang)- Pemberantasan Mafia Hukum (2009-sekarang)- Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2010- sekarang)- Tim Verifikasi Persetujuan Presiden untuk Pemeriksaan Pejabat Negara (2011-sekarang)- Sekretaris Tim 8 (Tim Verifikasi Kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto) (2009)- Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM (2006-2008)- Direktur Indonesian Court Monitoring (2005-2008) • Pendidikan:- Sarjana Hukum (S.H.), Fakultas Hukum UGM (1995)- Master Hukum (LL.M.), School of Law, University of Minnesota, USA (1997)- Doktor Ilmu Hukum (Ph.D.), School of Law, University of Melbourne, Australia (2005) 

• Buku:- Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition (Kompas, 2008)- Negeri Para Mafioso (Kompas, 2008)- Negara antara Ada dan Tiada (Kompas, 2008)- Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran (Mizan, 2007)

• Penghargaan:- Legal Icon, Majalah Gatra, 2010- Legal Icon, Majalah Gatra, 2009- Australian Alumni Award, Bidang Sustainable Economic and Social Development, 2009