DPR: Gedung Baru Tak Mungkin Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Arwani Tomafi, menegaskan, rencana pembangunan gedung baru DPR tak mungkin dibatalkan lagi. Oleh karena itu, prosesnya akan terus berlanjut. Hanya saja, perubahan desain dan anggaran dimungkinkan.

"Kita sesuai dengan rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi saja," ungkapnya di Gedung DPR, Senin (2/5/2011).

Menurut politisi PPP ini, keputusan rapat konsultasi sebelum masa reses, April lalu, sudah menjadi keputusan untuk ditindaklanjuti oleh BURT maupun Sekretariat Jenderal DPR. Mundurnya salah satu perusahaan pemenang tender prakualifikasi juga tak bisa membatalkannya. Pasalnya, Tomafi mengatakan, syarat peserta minimal adalah tiga perusahaan.

Seperti diketahui, salah satu perusahaan peserta tender, PT Duta Graha Indah (DGI), menyatakan mundur dari proses yang berjalan. Dengan mundurnya PT DGI, masih tersisa empat peserta. Menyikapi keberatan masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung baru, Tomafi mengatakan, perubahan masih dimungkinkan. Hanya saja, perubahan harus didasarkan pada prosedur formal. Langkah awalnya adalah menerima kajian teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Semuanya mungkin. Kajian ulang itu tergantung PU, ini urusan teknis. Perubahan desain mungkin, tapi hasil rapat konsultasi itu kan masih yang kemarin. Kita harap pimpinan DPR bisa menindaklanjuti hasil rapat konsultasi dengan arif," tandasnya.

Pekan lalu, Sekretariat Jenderal DPR menyatakan, proses pembangunan gedung baru mungkin saja dimulai kembali dari awal. Desain gedung baru berbentuk "U" terbalik yang sudah ada sejak DPR periode lalu masih bisa berubah. 

Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Sumirat mengakui, wacana pembangunan gedung baru yang merupakan kembaran dari Gedung Nusantara I DPR sangat memungkinkan. "Kelihatannya twin tower bisa direalisasikan. Prosedurnya mulai awal lagi," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (28/4/2011). 

Namun, Sekretariat Jenderal DPR akan menunggu hasil kajian dari Kementerian PU. Hasilnya akan keluar sekitar awal Mei. Sementara minggu ini PU baru melakukan evaluasi terhadap kondisi Gedung Nusantara I DPR.