Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama: "NII Harus Dibasmi!"

Kompas.com - 28/04/2011, 12:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Suryadharma Alie menilai, gerakan radikal Negara Islam Indonesia (NII) yang berkembang saat ini sangat sistematis dan intensif. Gerakan tersebut bahkan fokus merekrut mahasiswa, yang menjadi generasi penerus bangsa.

Sejalan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Suryadharma mengatakan, gerakan NII tak bisa dibiarkan.

"Itu gerakan bawah tanah. Kita harus basmi gerakannya," kata Suryadharma kepada para wartawan di sela-sela acara Musrenbang Nasional 2011 di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Kementerian Agama, kata Suryadharma, akan memanggil kepala-kepala kantor wilayah di daerah-daerah, kepala-kepala lembaga pendidikan di bawah tanggung jawab kementeriannya, dan pondok pesantren. Pada pertemuan tersebut, para pimpinan kanwil, lembaga pendidikan, serta pesantren akan diberikan sosialisasi soal bahaya NII.

"Kami akan sampaikan bahwa gerakan NII sudah sangat memprihatinkan dan tak menutup kemungkinan gerakan itu masuk ke lembaga pendidikan yang mereka pimpin," kata Suryadharma.

Dia menambahkan, Kemenag dalam waktu dekat akan bertemu dengan UIN Syarif Hidayatullah terkait penelitiannya soal radikalisasi. Baru-baru ini UIN Syarif Hidayatullah melakukan penelitian soal radikalisasi terhadap sejumlah guru agama dan murid di beberapa sekolah. Kesimpulannya, pendidikan agama di sekolah turut menumbuhkembangkan sikap intoleransi.

"Kementerian Agama akan mengundang pihak UIN untuk mendengarkan secara seksama mengenai penelitiannya, metodologi, pertanyaannya, dan sekolah di mana yang diteliti. Dengan demikian, akan mudah diketahui siapa gurunya. Ini mudah bagi Kementerian Agama untuk menyelidiki," kata Suryadharma.

Jika terbukti ada guru agama, utamanya yang berasal dari Kementerian Agama, mengajarkan kekerasan, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hingga pemecatan. Suryadharma mengatakan, pihaknya takkan meninjau ulang materi ajaran agama di lembaga-lembaga pendidikan di bawah tanggung jawab kementeriannya.

"Kurikulum tak ada masalah. Jangan curigai kurikulumnya, tinggal siapa yang mengajari kurikulumnya. Kurikulum itu ibarat mobil, bisa dipakai untuk berbuat kebaikan atau kejahatan, tergantung sopirnya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Nasional
    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Nasional
    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com