Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sssttt... Adhyaksa Jadi Kuasa Hukum WM!

Kompas.com - 26/04/2011, 14:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault menyatakan diri sebagai kuasa hukum dari WM, Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet Sea Games ke-26 di Palembang, Sumatera Selatan. Adhyaksa menilai, ada kejanggalan dalam kasus dugaan suap yang menjerat WM.

"Ya, resmi mulai kemarin, karena saya melihat adanya kejanggalan dalam kasus ini. Sebelumnya, saya janji tidak akan bela perkara korupsi, tapi dalam kasus ini saya lihat ada kejanggalan," katanya ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (26/4/2011).

Adhyaksa mengatakan, penetapan WM sebagai tersangka dinilainya janggal. Menurutnya, selama ini WM yang pernah menjadi bawahannya itu dikenal sebagai pribadi yang jujur dan sederhana.

"Pribadi dia sederhana, membangun karier dari bawah, rumahnya saja di perumnas, Tangerang, anaknya saja ngontrak. Saya pikir ini orang enggak pernah begini dulu. Ketika tahu kasus ini, saya langsung jenguk dia," paparnya.

Kejanggalan lain, kata Adhyaksa, terkait lokasi penyerahan cek suap senilai Rp 3,2 miliar. KPK menangkap tangan WM beserta MRM dan MEI sesaat setelah MEI ditemani MRM menyerahkan cek suap di ruangan WM di kantor Kemenpora. Menurutnya, transaksi suap yang dilakukan di sebuah kantor tidak umum. Biasanya, suap dilakukan di luar kantor atau tempat tertutup.

"Dilakukan, kok, di kantor? Di hadapan stafnya (stafnya WM), ada sembilan staf waktu itu," ujar Adhyaksa.

Selanjutnya, suap yang menjerat WM terkait pembangunan wisma atlet Sea Games itu dinilainya ganjil karena proyek pembangunan wisma atlet tersebut sudah hampir selesai saat WM tertangkap tangan.

"Ini suap, tapi proyek sudah selesai. Biasanya, kan, uang suap di awal," ucapnya.

Adhyaksa juga mengatakan, pihaknya terlebih dahulu menghubungi Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan menanyakan ada tidaknya bantuan hukum dari Kemenpora untuk WM.

"Tidak ada bantuan hukum katanya," ujarnya.

Sebelumnya KPK menetapkan WM sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan wisma atlet Sea Games. WM ditetapkan sebagai tersangka bersama MEI dan MRM.

MEI adalah petinggi perusahaan yang mengerjakan proyek pembangunan wisma atlet, yakni PT Duta Graha Indah. Sementara MRM diduga berperan sebagai mediator WM dan MEI.

Adapun wisma atlet di Palembang dibangun untuk menampung sekitar 4.000 atlet Sea Games ke-26. Pembangunan wisma yang merupakan salah satu syarat menjadi tuan rumah Sea Games itu ditargetkan selesai Juli 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com