Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipecat, Yusuf Supendi Gugat Elite PKS

Kompas.com - 25/04/2011, 17:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Partai Keadilan Sejahtera, Yusuf Supendi akan menggugat  sejumlah elit Partai Keadilan Sejahtera atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pemecatan dirinya dari keanggotaan PKS. Gugatan yang merupakan tindak lanjut somasinya tersebut akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Sebelumnya Yusuf mensomasi DPP PKS pada 19 April menuntut agar PKS mengirimkan salinan surat keputusan atas pemecatannya dalam waktu tujuh hari. 

"Namun ekit PKS tidak beritikad baik, tidak memedulikan, maka Kamis (28/4/2011) jam 11.00 kita akan ke PN Jaksel menggugat sejumlah elit PKS. Saya tidak akan mundur dengan orang yang melakukan kesombongan,ketidakkadilan," kata Yusuf didampingi kuasa hukumnya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (25/4/2011). 

Kuasa hukum Yusuf, Dani Saliswijaya mengatakan, sejumlah elit PKS yang akan digugatnya antara lain Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin sebagai tergugat pertama, Ketua Dewan Syariah PKS Surahman Hidayat, badan penegak disiplin organisasi yang dinilai merekomendasikan pemecatan Yusuf, Ketua DPP PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sekjen PKS Anis Matta, Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq, anggota Dewan Syuro PKS yang juga menteri sosial Salim Segaf Al Jufrie, dan juga menteri komunikasi dan informatika, Tifatul Sembiring. "Ada 11 tergugat semuanya, tetapi tetap tumpuannya kepada yang satu, Hilmi. Kita buat hubungan-hubungannya arahnya ke satu orang," kata Dani.

Menurut Yusuf, pihaknya menggugat sejumlah elit PKS tersebut karena memberhentikan Yusuf dari PKS tanpa melalui prosedur yang semestinya. Ia tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi alasan pemecatannya. Selain itu, sejak dibacakan surat pemecatan pada 28 November 2010, Yusuf hingga kini belum menerima salinan surat keputusan pemecatannya. 

Pemberhentian dari anggota PKS itu, lanjut Yusuf, menimbulkan kerugian baginya baik kerugian materil maupun imateril. "Kerugian meteril mencapai Rp 37 miliar. Karena kalau dipecat, pendapatan dari anggota DPR, dakwah, tidak ada lagi. Imateriilnya, akibat pemecatan ini istri Pak Yusuf stroke," ungkap Dani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com