Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Tegaskan Eksaminasi Tak Terkait PK

Kompas.com - 20/04/2011, 14:42 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh menyatakan, pemeriksaan terhadap para hakim yang menangani kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnain, tidak berkaitan dengan proses peninjauan kembali yang akan diajukan terpidana Antasari Azhar. Apalagi, pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik hakim ini sudah dilaporkan sejak 22 Februari 2010.

"Ini tidak terkait dengan PK ya. Kita hanya menerima aduan dari pelapor. Pelapornya dari pihak Pak Antasari melalui pengacaranya. Ya kita dengar semuanya. Secara tertulis dan kita telaah," ungkap Imam Anshori Saleh di Gedung Komisi Yudisial, Rabu (20/04/2011).

Imam juga menuturkan, dugaan tersebut bukan berasal dari Komisi Yudisial, tetapi dari pihak pelapor yaitu kuasa hukum Antasari. Oleh karena itu, Komisi Yudisial baru akan mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan dugaan tersebut. Hasil pemeriksaan dari Komisi Yudisial tidak akan memengaruhi hasil putusan pengadilan kepada Antasari. Komisi Yudisial hanya akan memberikan tindakan tegas kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik bukan kepada hasil putusan pengadilan.

"Kalau kita (Komisi Yudisial ) belum bisa menduga-duga. Itu baru dugaan pihak yang melapor. Kita harus mengumpulkan bukti-buktinya terlebih dahulu. Kalau bukti belum kuat, kita belum akan panggil hakim," ujarnya.

Pihak Antasari memang berencana mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara padanya. Tim kuasa hukum berharap temuan Komisi Yudisial tersebut dapat dijadikan novum untuk pihaknya mengajukan PK kepada Mahkamah Agung (MA) dan meringankan kasus Antasari Azhar, meskipun mereka memang sudah mengajukan peninjauan kembali perkara Antasari sejak beberapa bulan lalu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Nasional
    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Nasional
    Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

    Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

    Nasional
    Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

    Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

    Nasional
    Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

    Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

    Nasional
    PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

    PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

    Nasional
    Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

    Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

    Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

    Nasional
    Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

    Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

    Nasional
    Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

    Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

    Nasional
    PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

    PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

    Nasional
    Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com