Ini Dia Alasan Komisi I Kunker ke AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman menegaskan kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan anggota Komisi I ke lima negara sangat signifikan untuk pengembangan industri pertahanan Indonesia ke depannya. Hayono menyebutkan sejumlah tujuan rombongan yang dipimpinnya ke Amerika Serikat.

"Misalnya, cari tahu tentang larangan terbang bagi Sjafrie Sjamsoeddin, lalu soal intelijen, kita ingin belajar dari intelijen di sana dan kalau sempat courtesy call dengan Menhan dan Menlu Amerika Serikat, baik di Pentagon maupun di State," katanya kepada wartawan di ruang tamu Komisi I DPR RI, Jumat (15/4/2011).

Politisi Demokrat ini menambahkan mengatakan rombongan yang akan berangkat pada tanggal 6 Mei mendatang ini juga akan melakukan pertemuan dengan kalangan industri pertahanan AS. Hayono mengharapkan kunjungan ini membuahkan kesepakatan kerja sama antara industri pertahanan AS dan Indonesia dalam hal transfer teknologi.

Dalam peretemuan ini, Hayono mengatakan rombongan juga akan berusaha memastikan kondisi pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut militer Hercules C-130 bekas yang rencananya akan dihibahkan AS kepada Indonesia. "Kita harus tahu, jangan sampai kita dikasih sampah, misalnya bagaimana itu bisa dikembangkan lagi," katanya.

Mantan Menpora pada era Presiden Soeharto ini juga menyebutkan bahwa rombongan dijadwalkan akan berkunjung ke Federal Commission on Communication (FCC), yaitu lembaga pengawasan penyiaran di AS. Kunjungan ini diperlukan untuk memperlengkapi dewan dalam melakukan penguatan terhadap Komisi Penyiaran Indoensia (KPI) dan media publik.

"Ini kita perlukan untuk RUU penyiaran. Komisi I ingin melakukan penguatan terhadap KPI serta TVRI dan RRI. Kita ingin tahu di Amerika bagaimana memperkuat FCC. Yang kita tahu KPI tugasnya penting tapi tidak cukup luruh untuk mengawasi lembaga penyiaran swasta yang ada di tanah air. Perlu penguatan KPI dengan mengalihkan kegiatan regulasi di pemerintah kepada KPI. FCC itu gabungan antara KPI dan balai monitoring. Di Indonesia, balai ini di bawah Menkominfo," ungkapnya.