Jenderal Polisi Jadi Korban Malinda?

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Relation Manager Citibank, Malinda Dee, diduga menilap uang kliennya hingga Rp 20 miliar. Ia ditangkap polisi pada 24 Maret lalu. Namun, hingga Selasa (5/4/2011), belum ada seorang saksi korban pun yang diperiksa atau melaporkan Malinda.

Siapa sajakah korban Malinda? Apakah seorang jenderal polisi termasuk korban Malinda? Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo membantah bahwa salah seorang anak buahnya adalah korban Malinda. "Tidak ada, tidak ada. Itu tidak benar," kata Kapolri kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/4/2011).

Kapolri menjawab pertanyaan wartawan apakah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Budi Gunawan adalah salah satu korban Malinda. Pagi ini, situs berita tempointeraktif memuat konfirmasi Budi yang mengakui kalau ia adalah salah satu korban Malinda.

"Ya, saya salah satu korbannya," kata Budi seperti dikutip tempointeraktif. Dalam berita itu, Budi tidak menjelaskan lebih jauh mengenai uangnya yang hilang.

Sebelumnya, Budi pernah disebut-sebut memiliki "rekening gendut". Majalah Tempo pernah memuat berita mengenai "rekening gendut" perwira Polri. Dalam investigasinya, Tempo mendapatkan sejumlah transaksi mencurigakan dalam rekening sejumlah petinggi polisi. 

Mereka yang dicurigai memiliki rekening tak wajar adalah Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Komisaris Jenderal Susno Duadji, dan Inspektur Jenderal Bambang Suparno.

Sejumlah pihak sempat mendesak kepolisian dan KPK untuk menyelidiki soal dugaan rekening mencurigakan ini. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memerintahkan kepada polisi untuk mengusut masalah ini.

Polri bersikeras tidak akan membuka data terkait hasil klarifikasi terhadap 17 rekening perwira tinggi (pati) Polri yang diklaim wajar, meskipun ada putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang mengabulkan permohonan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan memerintahkan Polri untuk membuka data tersebut dalam jangka waktu 17 hari.