Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Roy Suryo Hanya Ingin Terkenal

Kompas.com - 05/04/2011, 11:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat, Roy Suryo, saat ini berbalik arah dari partainya dan turut menolak rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Menanggapi hal tersebut, sesama rekannya di Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menuding Roy hanya ingin menjadi terkenal dengan membelot dari keputusan partai. Apalagi, keputusan Roy Suryo ini baru diutarakan, sejak ada petisi penolakan gedung DPR, 4 April lalu.

Roy berencana akan mencoba mengajak rekan-rekannya untuk ikut menampung aspirasi publik yang menolak pembangunan gedung senilai Rp1,1 triliun itu.

"Lihat Roy Suryo, aku hanya ketawa termehek-mehek. Dia, kan, mau terkenal. Mana bisa dia terkenal, lebih dari Poltak raja minyak," ungkap Ruhut diselingi candanya di Gedung Nusantara II, DPR, Selasa (5/4/2011).

Menurut Ruhut, penolakan Roy Suryo tidak akan memengaruhi Partai Demokrat untuk terus mendukung pembangunan gedung baru DPR. Namun, Ruhut tidak mau berkomentar mengenai sikap petinggi partai Demokrat terhadap perilaku Roy Suryo tersebut.

"Kami tetap pada keputusan, tidak akan berubah. Kami kerja untuk rakyat, tiap kerja tanya rakyat, kok. Roy Suryo diusir rakyat. Dulu naik pesawat diusir rakyat. Kalau Roy Suryo, bukan hak saya menjawab sikap partai lebih lanjut untuk itu," kata Ruhut.

Seperti diberitakan, Roy Suryo, anggota Dewan dari daerah pemilihan Yogyakarta, mengusulkan penundaan pembangunan gedung untuk pengkajian ulang. Dia juga memberi solusi dengan redefinisi ruangan, membuat lift baru di gedung lama yang saat ini ditempati. Menurut pakar telematika tersebut, DPR sebenarnya bisa menggunakan Gedung Nusantara II jika Gedung Nusantara I di DPR sudah overload.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

    Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

    Nasional
    Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

    Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

    Nasional
    Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

    Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

    Nasional
    Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

    Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

    Nasional
    Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

    Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

    Nasional
    Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

    Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

    Nasional
    Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

    Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

    Nasional
    Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

    Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

    Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

    Nasional
    Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

    Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

    Nasional
    Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

    Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

    Nasional
    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Nasional
    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Nasional
    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Nasional
    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com