"Marzuki Alie Jangan Cengeng"

Kompas.com - 03/04/2011, 19:47 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Ketua DPR Marzuki Alie kembali menuai kritik. Kali ini ia dianggap sebagai politisi lembek karena terkesan tidak menerima kritikan terkait rencana pembangunan gedung baru DPR secara positif.

"Jadi politisi jangan cengeng. Tiap dapat kritikan ia (Marzuki Alie) ngeluh. Ada kritikan dianggap dipolitisasi, dizalimi. Itu bukan sikap seorang politisi sejati," kata Habiburokhman, Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi saat jumpa pers di Gedung Arva Cikini, Jakarta, Minggu (3/4/2011).

Ia menganjurkan Marzuki Alie terlebih dahulu mencermati, apakah kritikan yang diterimanya sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak. Jika kebijakan atau keputusan tertentu dari DPR mendapat perlawanan dari mayoritas masyarakat, Marzuki sebagai Ketua DPR sebaiknya menanggapinya secara positif.

"Hampir semua LSM menentang (pembangunan gedung baru DPR), kampus-kampus menentang, sebagian parpol menolak, hasil survei publik juga membuktikan penolakan masyarakat. Apa ini bukan bukti masyarakat menolak pembangunan gedung baru DPR?" ujar Habiburokhman.

Habiburokhman juga secara khusus menentang adanya politisasi isu gedung baru DPR. Menurutnya, alasan penolakan masyarakat sangat wajar karena dua alasan. Pertama, tidak ada bukti empirik bahwa kinerja DPR terhambat karena tidak memadainya gedung tempat mereka berkantor. Daya tampung gedung DPR yang ada sekarang masih cukup luas dan fisik gedung masih cukup kuat untuk aktivitas anggota DPR.

Alasan kedua, kata dia, "Anggaran yang diperlukan sangatlah besar, sementara di sisi lain masih banyak program pembangunan yang lebih penting masih terhambat masalah pendanaan." Ia mencontohkan pembangunan rumah susun untuk buruh, pembangunan sekolah-sekolah di pedalaman dan perbatasan, serta perbaikan jalan-jalan antarprovinsi.

"Rakyat yang ingin taraf hidupnya diperbaiki justru kecewa dengan DPR dan pemerintah karena mereka dipandang memprioritaskan kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat banyak," tukasnya.

Karena itu, ia menganggap sikap Marzuki Alie yang merasa dizalimi dan dipolitisasi sebagai sikap konyol seorang politisi. "Kalau enggak mau jadi korban dipolitisasi jangan di DPR dong. Apalagi, memosisikan diri sebagai yang dizalimi saat keinginan sebagian besar masyarakat bertolak belakang dengan keinginannya," kata Habiburokhman.

Bidang Advokasi Partai Gerindra, yakni Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar Gerindra), hari ini mengumumkan adanya gugatan warga sipil (citizen law suit) kepada DPR sehubungan dengan rencana pembangunan gedung baru DPR. Kuasa hukum pengajuan gugatan tersebut dipercayakan kepada Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra. Gugatan yang disebutkan diajukan oleh 33 warga mewakili 33 provinsi tersebut secara khusus diarahkan kepada Ketua DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Nasional
    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Nasional
    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Nasional
    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Nasional
    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Nasional
    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Nasional
    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Nasional
    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Nasional
    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Nasional
    JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

    JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

    Nasional
    KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

    KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

    Nasional
    UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

    UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

    Nasional
    Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berarti Pandemi Berakhir

    Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berarti Pandemi Berakhir

    Nasional
    Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

    Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X