Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Rakyat Tak Perlu Dilibatkan

Kompas.com - 01/04/2011, 19:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie menilai, survei publik untuk mengukur opini masyarakat terkait rencana pembangunan gedung baru DPR seperti yang akan dilakukan Fraksi Partai Demokrat bukan suatu langkah yang tepat. Menurut dia, rencana pembangunan gedung DPR tidak perlu melibatkan masyarakat.

"Kalau ditanya masyarakat katanya perlu gedung baru atau tidak? Seratus persen jawabannya tidak. Kalau sistem surveinya (bertanya) perlu gedung baru atau tidak, semua akan jawab tidak," ujar Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

Namun, kata Marzuki, jika metode pengumpulan opini masyarakat dilakukan dengan menjelaskan terlebih dahulu duduk persoalan rencana pembangunan gedung, survei dapat dilakukan.

"Tapi, kalau bagaimana kita mau memperbaiki DPR, kita jelaskan keperluannya, baru orang bilang, oh perlu gedung DPR," tutur Wakil Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat ini.

Ia menuturkan, pimpinan DPR telah sepakat untuk mengegolkan rencana pembangunan gedung DPR. Melibatkan rakyat dalam diskusi terkait perlu tidaknya rencana pembangunan gedung DPR, kata Marzuki, hanya akan membuat masyarakat bertambah beban pikiran.

"Ini cuma orang-orang elite yang paham yang bisa membahas ini. Rakyat biasa enggak bisa dibawa-bawa. Rakyat bisa pusing pikirannya," ujarnya.

Marzuki juga mengatakan, pihaknya telah melibatkan institusi pendidikan seperti universitas-universitas dalam membahas rencana pembangunan gedung DPR yang menganggarkan Rp 1,138 triliun itu.

"Yang begini orang yang pinter-pinter yang diajak bicara. Saya sudah undang Sebastian Salang dari Formappi, itu saya undang berkali-kali, tapi tidak datang," tuturnya seraya memperlihatkan buku rencana pembangunan DPR kepada wartawan.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan, partainya akan menggelar survei publik untuk mengukur sejauh mana penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung DPR. Partai Demokrat termasuk salah satu fraksi yang konsisten mendukung pembangunan gedung tersebut. Menurut Jafar, survei juga dapat menjadi cara membuktikan alasan fraksi yang menolak juga mengetahui skor penolakan atau menerima. 

Baca juga: Demokrat Akan Gelar Survei Publik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Nasional
    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Nasional
    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com