Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gedung Baru Jangan Sakiti Hati Rakyat

Kompas.com - 01/04/2011, 13:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali membahas rencana pembangunan gedung baru DPR dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pekan depan. Anggota Komisi III DPR Bambang Susatyo berharap, rapat tersebut dapat merumuskan jalan keluar terbaik bagi kebutuhan DPR akan gedung baru dan aspirasi masyarakat selama ini.

"Harus dicari jalan keluar yang tidak menyakitkan hati masyarakat," ungkapnya kepada Kompas.com, Jumat (1/4/2011).

Menurut politisi Golkar ini, Gedung Nusantara I DPR yang saat ini ditempati oleh para anggota Dewan memang kurang memadai dan rentan jika terjadi gempa. Alasan kelebihan kapasitas memang menjadi latar belakang DPR merencanakan pembangunan gedung baru. Dari kapasitas gedung 800 orang, saat ini telah dihuni lebih dari 1.000 orang.

Akan tetapi, Bambang mengingatkan, tak etis bila DPR terus memaksakan proses pembangunan gedung baru dengan biaya yang sangat besar, mencapai Rp 1,138 triliun. "Tidak perlu mewah dan mahal. Artinya, (hanya) penambahan dari yang ada saat ini saja. Jadi tidak perlu bangun 36 lantai," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan setuju atas rencana DPR membangun gedung baru. Namun, gedung itu, menurutnya, tidak perlu mewah.

”Saya kira perlu, tapi enggak perlu semewah itu,” kata Ical kepada para wartawan di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

Lantas, apa ukuran ”tidak mewah” yang dimaksudnya? Ical tak menjawab secara lugas. Ia hanya mengatakan, pembangunan gedung DPR mengedepankan aspek fungsional.

Selanjutnya, ketika ditanya berapa nilai pembangunan gedung DPR yang menurutnya tak perlu mewah, Ical hanya menjawab singkat, ”Tidak perlu pakai angka.”

Sejumlah fraksi yang menyatakan menolak pembangunan gedung baru mengusulkan agar keputusan soal gedung baru ini dibawa ke rapat paripurna DPR untuk ditentukan kelanjutannya.

Jangan cuma basa-basi

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com