Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja Tak Ada Urusan dengan Gedung

Kompas.com - 01/04/2011, 11:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Gerindra tetap menunjukkan sikap penolakannya terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Marthin Hutabarat, mengatakan, pembangunan gedung baru belum menjadi kebutuhan mendesak DPR saat ini. Apalagi, menurut dia, keberadaan gedung baru tak akan mempengaruhi kinerja anggota Dewan ke depannya untuk menjadi lebih baik.

”Peningkatan kinerja tak ada urusannya dengan gedung baru DPR. Yang terpenting bahwa gedung DPR tak hanya digunakan untuk gedung transaksi, katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jumat (1/4/2011).

Anggota Komisi III DPR ini mempertanyakan alasan pembangunan gedung baru akan meningkatkan kinerja anggota Dewan. Padahal, menurut dia, kinerja anggota justru terkait dengan idealisme masing-masing anggota.

Oleh karena itu, dalam rapat konsultasi mendatang, Gerindra tetap akan menolak kelanjutan pembangunan gedung baru. Menurut Marthin, jika gedung baru dengan 36 lantai dibangun, gedung DPR yang lama, Gedung Nusantara I, akan terbengkalai. Banyak ruangan di gedung dengan 23 lantai itu tak akan terpakai lagi. Alasan bahwa gedung baru juga akan dipakai oleh anggota Dewan yang akan datang juga dinilainya naif.

Ngapain ngurus DPR yang akan datang,” ucapnya.

Kalaupun gedung baru nanti jadi dibangun, Marthin berharap gedung dibangun sesuai dengan kebutuhan saat ini. Selain itu, gedung juga harus dibuat oleh arsitek Indonesia yang menyadari kebinekaan Indonesia dan harus melalui mekanisme sayembara. Bahkan, dia mengimpikan gedung akan memanfaatkan tenaga matahari.

Sejumlah anggota DPR, digagas oleh anggota DPR asal Fraksi PAN, Teguh Juwarno, kemarin, menggagas petisi moral. Ia mengumpulkan tanda tangan dari anggota DPR yang menolak rencana pembangunan gedung tersebut.

Ide petisi moral digulirkan bersamaan dengan rapat Badan Musyawarah DPR yang menghasilkan desakan kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk menggelar rapat konsultasi pimpinan sebelum masa reses mulai pada 9 April mendatang.

Baca juga: Dicari, Anggota yang Tolak Gedung Baru!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com