Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja Tak Ada Urusan dengan Gedung

Kompas.com - 01/04/2011, 11:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Gerindra tetap menunjukkan sikap penolakannya terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Marthin Hutabarat, mengatakan, pembangunan gedung baru belum menjadi kebutuhan mendesak DPR saat ini. Apalagi, menurut dia, keberadaan gedung baru tak akan mempengaruhi kinerja anggota Dewan ke depannya untuk menjadi lebih baik.

”Peningkatan kinerja tak ada urusannya dengan gedung baru DPR. Yang terpenting bahwa gedung DPR tak hanya digunakan untuk gedung transaksi, katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jumat (1/4/2011).

Anggota Komisi III DPR ini mempertanyakan alasan pembangunan gedung baru akan meningkatkan kinerja anggota Dewan. Padahal, menurut dia, kinerja anggota justru terkait dengan idealisme masing-masing anggota.

Oleh karena itu, dalam rapat konsultasi mendatang, Gerindra tetap akan menolak kelanjutan pembangunan gedung baru. Menurut Marthin, jika gedung baru dengan 36 lantai dibangun, gedung DPR yang lama, Gedung Nusantara I, akan terbengkalai. Banyak ruangan di gedung dengan 23 lantai itu tak akan terpakai lagi. Alasan bahwa gedung baru juga akan dipakai oleh anggota Dewan yang akan datang juga dinilainya naif.

Ngapain ngurus DPR yang akan datang,” ucapnya.

Kalaupun gedung baru nanti jadi dibangun, Marthin berharap gedung dibangun sesuai dengan kebutuhan saat ini. Selain itu, gedung juga harus dibuat oleh arsitek Indonesia yang menyadari kebinekaan Indonesia dan harus melalui mekanisme sayembara. Bahkan, dia mengimpikan gedung akan memanfaatkan tenaga matahari.

Sejumlah anggota DPR, digagas oleh anggota DPR asal Fraksi PAN, Teguh Juwarno, kemarin, menggagas petisi moral. Ia mengumpulkan tanda tangan dari anggota DPR yang menolak rencana pembangunan gedung tersebut.

Ide petisi moral digulirkan bersamaan dengan rapat Badan Musyawarah DPR yang menghasilkan desakan kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk menggelar rapat konsultasi pimpinan sebelum masa reses mulai pada 9 April mendatang.

Baca juga: Dicari, Anggota yang Tolak Gedung Baru!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

    Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

    Nasional
    Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

    Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

    Nasional
    Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

    Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

    Nasional
    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

    Nasional
    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Nasional
    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Nasional
    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Nasional
    Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

    Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

    Nasional
    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    Nasional
    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Nasional
    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Nasional
    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Nasional
    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com