Petisi Tolak Gedung DPR

Jakarta, Kompas - Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat, yang saat ini ditolak banyak pihak, seharusnya tidak dilakukan sekarang. Kini sejumlah anggota DPR mulai menggalang petisi moral untuk menolak pembangunan gedung.

Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (31/3), juga sepakat menggelar rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi, untuk membahas rencana pembangunan gedung baru DPR. ”Dalam rapat Badan Musyawarah, diusulkan rapat pimpinan untuk membahas gedung diharapkan dilakukan Senin pekan depan. Namun, waktu persisnya masih menunggu jadwal pimpinan,” kata Teguh Juwarno, anggota Bamus dari Fraksi Partai Amanat Nasional, kemarin di Jakarta.

Untuk mendukung pembatalan itu, lanjut Teguh, sejumlah anggota DPR mulai menggalang petisi moral untuk menolak rencana pembangunan gedung.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa menegaskan, Fraksi PAN di DPR diberikan keleluasaan dalam menentukan sikapnya terkait dengan pembangunan gedung baru DPR.

Perbedaan pandangan dengan Fraksi Demokrat dalam pembangunan gedung baru DPR tersebut, menurut Hatta, tidak akan mengganggu koalisi karena hal itu tidak menjadi bahasan dan diatur dalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah.

Penolakan pembangunan gedung DPR itu terus bergulir. ”Kalau boleh usul, silakan membangun, tetapi jangan sekarang. Tunda dulu rencana pembangunan gedung baru DPR,” ujar Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Soekarwo, Rabu (30/3), di Istana Wakil Presiden, seusai melaporkan hasil kongres GMNI tahun lalu kepada Wapres.

Menurut Soekarwo, yang juga Gubernur Jawa Timur itu, masih banyak kepentingan masyarakat miskin dan sangat miskin yang harus didahulukan lewat program-program di bidang transportasi, infrastruktur, dan sebagainya. Rakyat Indonesia saat ini, misalnya, masih menghadapi persoalan pelik di bidang transportasi dan pendidikan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida dan anggota DPR, Effendy Choirie, berharap pimpinan DPR mau mendengar suara rakyat, yang saat ini sebagian besar masih menolak pembangunan gedung baru itu. Penolakan tersebut harus dipertimbangkan sebelum memutuskan memulai proses berikutnya.

Pembangunan gedung baru DPR sebaiknya ditangguhkan dulu untuk sementara waktu. ”Suara rakyat harus didengar. Kalau wakil rakyat tidak mau mendengar suara rakyat, terus mau menyimak suara siapa lagi?” kata Laode Ida, Rabu.

Menurut Laode, keinginan membangun gedung baru DPR itu mencerminkan masih adanya godaan hidup nyaman bagi anggota parlemen. Effendy Choirie menilai gedung sekarang sudah cukup memadai untuk mendukung kinerja anggota DPR.