Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum Tetap Dampingi Susno

Kompas.com - 30/03/2011, 17:44 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim kuasa hukum mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Susno Djuadji yang terdiri dari Zul Armain Aziz dan Efran Helmi Juni menyatakan tetap akan mendapingi dan tidak meninggalkan kliennya dalam proses banding atas vonis 3,5 tahun yang diterima Susno pada 24 Maret lalu.

Saat ini proses banding Susno memang akan dikoordinasi oleh tim penasihat hukum yang disiapkan Mabes Polri dengan bantuan keduanya yang sudah terlebih dahulu mendampingi Susno.

"Bukan berarti kami meninggalkan. Kami tetap mendampingi beliau (Susno Duadji). Tapi kami juga harus berkoordinasi dengan Tim Hukum Mabes Polri. Banding sudah didaftarkan. Kami tinggal berkoordinasi dengan tim dari Mabes Polri untuk menyiapkan memori banding," ungkap Efran Helmi Juni saat akan menemui Susno Duadji di Mabes Polri, Rabu (30/03/2011).

Sementara itu, menurut Zul Armain Aziz, tim hukum Mabes Polri ditangani oleh Brigjen (Pol) RM Panggabean dan Brigjen (Pol) Iza Fadli. Menjelang proses banding, lanjut Zul, mereka akan mengadakan rapat koordinasi dengan tim dari Mabes Polri.

"Proses banding dilakukan di PN Jakarta Selatan. Nanti dari Mabes yang akan memimpin untuk menyerahkan memori banding hasil evaluasi kami bersama," ujar Zul.

Kedua kuasa hukum Susno tersebut telah mendampingi jenderal bintang tiga itu sejak tahun 2010. Susno sendiri menyatakan, kedua pengacaranya tetap siap untuk dikonfirmasi oleh institusi kepolisian untuk turut serta menyelesaikan proses bandingnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com