Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: "Anggota DPR Bisa Ketiduran Semua!"

Kompas.com - 30/03/2011, 16:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla (JK) secara tegas menentang rencana pembangunan gedung baru DPR RI yang total biaya pembangunan fisiknya mencapai Rp 1,138 triliun. Selain menghamburkan uang negara, JK mengaku punya alasan lain sehingga menentangnya.

"Nanti jika terlalu enak, anggota DPR bisa ketiduran semua," kata JK sembari tertawa di Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Selama ini, pemandangan para wakil rakyat yang kerap tertidur pulas ketika mengikuti rapat paripurna mudah sekali ditemui. Tak hanya di rapat paripurna, beberapa anggota Dewan pun sering kedapatan tertidur atau bahkan absen pada rapat-rapat kerja di komisi-komisi yang berada di DPR RI.

"Jadi, sebaiknya ditunda saja. Anggarannya lebih baik dialirkan ke pos lain yang lebih membutuhkan," tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Polemik rencana pembangunan gedung baru untuk 560 wakil rakyat di Kompleks Parlemen Senayan itu masih terus berlanjut. Setelah sempat menuai kontroversi dan reaksi keras masyarakat pada 2010 lalu, polemik itu kini merebak lagi.

Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan, proses pembangunan gedung akan dimulai pada 22 Juni 2011 mendatang. Sebanyak 11 perusahaan yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta tender akan bersaing menjadi pelaksana proyek senilai Rp 1,138 triliun itu.

Adapun penolakan publik tak lain karena besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung setinggi 36 lantai itu. Belakangan publik juga tercengang dengan harga satu ruangan anggota dewan yang ditaksir mencapai Rp 800 juta.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyangkal bahwa harga satu ruangan sefantastis itu. Tetapi, jika dihitung dengan harga per meter perseginya, angka yang didapatkan untuk satu ruangan anggota dewan adalah Rp 799,92 juta.

Dari mana angka itu bisa muncul?

Tak lain, dari hasil perkalian luas satu ruangan anggota 111,1 meter persegi dengan harga per meternya Rp 7,2 juta per meter persegi. Ruangan yang luasnya hampir tiga kali lipat dari luas ruangan anggota saat ini, 32 meter persegi, itu akan ditempati anggota DPR bersama asisten pribadinya dan empat orang staf ahli.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, harga konstruksi tersebut sudah tergolong murah, bahkan jauh lebih murah daripada pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Perdagangan.

"Ini Rp 7,2 juta per meter persegi, termasuk elektrikal dan metalikal, termasuk lift. Kalau untuk konstruksinya saja Rp 4,5 juta per meter, ini sudah rendah. Ini kata Pak Sumirat. Ini sama bangunan empat lantai di kecamatan. Kalau bagi orang teknik, silakan saling menguji. Kalau dibilang Rp 800 juta mahal, ya no comment," kata Marzuki di ruang kerjanya di Gedung Nusantara DPR, Senin (28/3/2011) lalu.

Sebagai gambaran, menurut sosialisasi yang dimuat dalam laman situs web www.dpr.go.id, ruangan anggota Dewan akan terdiri dari ruang kerja, ruang ajudan dan asisten pribadi, ruang sekretaris dan ruang tunggu, serta ruang tamu.

Selain 600 ruang anggota, gedung setinggi 36 lantai itu juga akan dilengkapi dengan sejumlah ruang rapat dengan kapasitas ruangan dari 10 orang hingga 200 orang. Sempat beredar kabar, gedung itu akan dilengkapi berbagai fasilitas "wah", di antaranya kolam renang. Keberadaan kolam renang ini diperuntukkan bagi persediaan air jika terjadi kebakaran di gedung Dewan. Namun, belakangan, ada atau tidaknya kolam renang yang akan ditempatkan di lantai 36 itu belum dapat dipastikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

    Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

    Nasional
    ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

    ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

    Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

    Nasional
    Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

    Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

    Nasional
    KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

    KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

    Nasional
    Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

    Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

    Nasional
    Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

    Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

    Nasional
    Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

    Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

    Nasional
    Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

    Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

    Nasional
    Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

    Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

    Nasional
    KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

    KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

    Nasional
    4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

    4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

    Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

    Nasional
    KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

    KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

    Nasional
    Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

    Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com