Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Masih Telaah Laporan Yusuf Supendi

Kompas.com - 30/03/2011, 16:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah laporan salah satu pendiri Partai Keadilan, Yusuf Supendi, terkait dugaan penggelapan dana Rp 10 miliar oleh Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, pihaknya akan memberi jawaban kepada Yusuf Supendi atas laporannya paling lama 30 hari.

"Belum ada kesimpulan, masih ditelaah. Dalam waktu 30 hari si pelapor akan diberi tahu, misalnya laporan Anda ada yang kurang, perlu dilengkapi, atau bukan domain KPK," kata Johan (30/3/2011) di Jakarta.

Pada Senin (21/3/2011), Yusuf Supendi melaporkan Anis Matta atas dugaan penggelapan dana kampanye Pilkada DKI Jakarta 2007 dari Adang Daradjatun. Menurut Yusuf, sebagai anggota DPR, Anis Matta termasuk penyelenggara negara.

Saat membuat laporan ke KPK, mantan anggota DPR 2004-2009 itu menyerahkan sejumlah bukti permulaan kepada KPK untuk mendukung laporannya. Sebagai bukti, Yusuf menyerahkan daftar data, di antaranya sejumlah dokumen, amplop kecil berisi surat sakti, alat bukti terkait dana Rp 10 miliar, nama-nama 12 saksi terkait dugaan penggelapan Rp 10 miliar oleh Anis, dan nama pemegang bukti fisik manipulasi data donatur ke KPU.

Selain melaporkan Anis ke KPK, Senin (28/3/2011), Yusuf didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Rivai, melaporkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Luthfi dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah.

"Pak Yusuf kan dituduh berkolaborasi dengan BIN (Badan Intelijen Negara) untuk menjatuhkan partai, padahal dia tidak pernah mengenal BIN," ujar Ahmad di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com