Hentikan Rencana Bangun Gedung DPR

Marwan mengakui, anggota DPR tidak mengetahui seperti apa desain gedung DPR yang akan dibangun. ”Intinya, kami ingin rencana ini ditunda dahulu dan desainnya dibuka secara terbuka. Janganlah mengorbankan lingkungan dan anggaran. Sense of crisis kita sedang diuji,” kata Marwan.

Juru bicara Partai Hati Nurani Rakyat Suhandoyo di Jakarta, menjelaskan, partainya juga meminta pembangunan gedung baru DPR ditunda. ”Kalau mau membangun harus melihat prioritas, terutama melihat kondisi kehidupan rakyat,” ujar dia. Hanura ingin Dewan mengedepankan program yang lebih mementingkan rakyat.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Siswono Yudo Husodo, mengatakan, anggota DPR tak membutuhkan gedung baru. Anggota DPR hanya membutuhkan tambahan ruangan untuk menyimpan arsip serta ruang tamu yang memadai. ”Untuk ruang tamu, yang bisa menampung banyak orang dan bisa dipakai anggota Dewan secara bergantian,” katanya. Ia pun mengkritisi desain gedung baru yang tak mencerminkan budaya Indonesia.

Ruangan terasa sempit

Namun, sikap Siswono itu tak sejalan dengan fraksinya. Menurut Wakil Ketua DPR dari F-PG Priyo Budi Santoso, anggota Dewan membutuhkan ruangan baru. Namun, gedung baru DPR itu tak semewah yang dibayangkan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa juga menganggap ruang kerja anggota DPR di gedung baru didesain seluas 111,1 meter persegi terlalu besar. Namun, dia mengakui, ruang kerja seluas 20 meter persegi yang kini ditempati anggota DPR terasa sempit. ”Cukup dilebarkan dua kali lipatnya,” katanya.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menyatakan, pada dasarnya partainya setuju dengan rencana pembangunan gedung DPR untuk peningkatan kinerja anggota DPR. ”Namun, pembangunan itu harus benar-benar fungsional dan uang yang dikeluarkan harus seefisien mungkin dan terbuka. Harus diaudit pengeluarannya,” katanya.

Mengenai masalah detail anggaran pembangunan gedung baru itu, papar Ahmad Yani, yang juga anggota Komisi III DPR, PPP tidak tahu. Hal itu di wilayah Sekretariat Jenderal DPR. ”Mereka yang menyusun berdasar angka yang dikonfirmasi dengan instansi yang mempunyai kompetensi untuk menilai,” ujarnya.

Ahmad Yani mengakui, ruang kerja anggota DPR saat ini sangat tidak memadai untuk bekerja secara optimal karena kecil. Ukuran ruang kerjanya hanya 2,5 meter x 3,5 meter. Ruang staf lebih kecil lagi dan dibagi dua tenaga ahli, satu staf, dan satu asisten. Mereka bertumpuk-tumpuk. ”Jika saya sedang ada banyak tamu, mereka harus menunggu di luar ruang,” paparnya.

Ia berharap ada ruangan rapat bersama staf dan tenaga ahli selain juga tempat untuk beristirahat. ”Kami tak mungkin pulang jika acaranya dari pagi sampai malam. Masih lebih bagus ruang pejabat eselon III,” kata Ahmad Yani.