Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Diminta Gelar Konsultasi

Kompas.com - 29/03/2011, 14:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) meminta agar pimpinan DPR kembali menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi terkait reaksi publik terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR yang beranggaran Rp 1,138 triliun. Menurut Rommy, meski Sekretariat Jenderal DPR telah melaksanakan sejumlah kesepakatan dalam rapat konsultasi akhir 2010, tak serta-merta bisa langsung melaksanakan proyek tersebut tanpa melalui proses sosialisasi kepada seluruh fraksi.

”Kami mengusulkan agar pimpinan DPR rapat konsultasi lagi dengan pimpinan fraksi untuk memutuskan pelaksanaannya bagaimana. Karena keputusan rapat konsultasi November-Desember (2010) lalu kan untuk menunda, bukan untuk dieksekusi langsung,” kata Rommy, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/3/2011).

Ia mengungkapkan, panitia proyek pembangunan gedung baru harus menjelaskan mengenai tata ruang yang sudah didesain ulang dari rancangan semula. Rommy mencontohkan, sudah dilakukan pengurangan terhadap luas ruangan anggota Dewan, dari semula 180 meter persegi menjadi 111 meter persegi. Demikian juga untuk besaran anggaran, dari Rp 1,8 triliun sudah menciut menjadi Rp 1,2 triliun. Namun, ia meminta agar diberikan paparan dan penjelasan mengenai pemanfaatan Gedung Nusantara I yang saat ini menjadi kantor anggota DPR jika seluruh anggota diboyong ke gedung baru.

”Harus jelas, gedung lama mau dipakai apa. Apakah memang harus semua anggota pindah ke gedung baru? Bagaimana penataan ulang ruang-ruang di DPR?” ujarnya.

Secara umum, ia sepakat bahwa gedung baru diperlukan karena gedung yang ditempati saat ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Akan tetapi, perlu dilakukan evaluasi ulang atas desain yang sudah dipublikasikan.

Polemik rencana pembangunan gedung baru DPR berlanjut setelah Sekretariat Jenderal DPR memastikan proses pembangunan akan dimulai pada Juni mendatang. Di gedung baru, anggota Dewan yang saat ini menempati ruangan seluas 32 meter persegi akan menempati ruangan yang lebih luas, yaitu 111 meter persegi. Dengan harga per meter Rp 7 juta, satu ruangan anggota DPR ditaksir berharga Rp 800 juta. Ruangan seluas itu akan ditempati seorang anggota Dewan, satu orang sekretaris pribadi, dan empat orang staf ahli. Luas ruangan ini setara dengan luas ruangan pejabat eselon I.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com