Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusuf Supendi Enggan Bertemu Elite PKS

Kompas.com - 28/03/2011, 20:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Yusuf Supendi, salah seorang pendiri Partai Keadilan yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan enggan bertemu dengan para elite PKS membicarakan islah atau perdamaian. Ia hanya bersedia menemui para elite PKS jika dimintai keterangan sebagai saksi untuk mengadili Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Amunuddin, dan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta atas dugaan sejumlah pelanggaran.

"Selain (untuk urusan) itu saya tidak mau bertemu mereka," ujar Yusuf seusai melaporkan Luthfi ke polisi, Senin (28/3/2011) di Badan Reserse Kriminal Polri. Luthfi dilaporkan terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

Yusuf yang diberhentikan dari keanggotaan PKS tahun lalu itu juga menegaskan bahwa hingga kini dia belum pernah bertemu dengan para elite PKS yang ditudingnya melakukan pelanggaran etika.Yusuf menuding Luthfi, Hilmi, dan Anis melakukan pelanggaran etik dan penyelewengan dana.

Sebelumnya Yusuf melaporkan Luthfi ke Badan Kehormatan DPR atas dugaan pelanggaran etika anggota parlemen. Hari Senin (28/3/2011) ini dia melaporkan Luthfi ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah.

Yusuf juga telah melaporkan Anis ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penggelapan dana kampanye Pilkada Jawa Barat dari Adang Darajatun senilai Rp 10 miliar. Sedangkan Hilmi, hanya dituding hobi memperkaya diri dengan mengumpulkan uang setoran.

Terkait pertemuan dengan pihak PKS setelah tudingan yang dilancarkannya itu, Yusuf mengaku pernah didatangi Ketua Dewan Pengurus Wilayah DKI PKS. "Tiba-tiba pada Rabu (23/3/2011) ada delapan orang yang datang ke rumah, ada dua atau tiga orang yang saya kenal. Begitu mereka datang, pintu rumah saya kunci, saya langsung telepon polisi," tuturnya.

Di lain pihak, PKS enggan menggubris tudingan-tudingan Yusuf. Presiden PKS Luthfi menegaskan bahwa pihaknya belum berniat melaporkan Yusuf ke Polisi. PKS menilai, tudingan Yusuf merupakan bagian dari serangkaian serangan terhadap PKS menyusul sikap PKS yang mendukung hak angket di parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com