Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusuf Supendi Enggan Bertemu Elite PKS

Kompas.com - 28/03/2011, 20:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Yusuf Supendi, salah seorang pendiri Partai Keadilan yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan enggan bertemu dengan para elite PKS membicarakan islah atau perdamaian. Ia hanya bersedia menemui para elite PKS jika dimintai keterangan sebagai saksi untuk mengadili Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Amunuddin, dan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta atas dugaan sejumlah pelanggaran.

"Selain (untuk urusan) itu saya tidak mau bertemu mereka," ujar Yusuf seusai melaporkan Luthfi ke polisi, Senin (28/3/2011) di Badan Reserse Kriminal Polri. Luthfi dilaporkan terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

Yusuf yang diberhentikan dari keanggotaan PKS tahun lalu itu juga menegaskan bahwa hingga kini dia belum pernah bertemu dengan para elite PKS yang ditudingnya melakukan pelanggaran etika.Yusuf menuding Luthfi, Hilmi, dan Anis melakukan pelanggaran etik dan penyelewengan dana.

Sebelumnya Yusuf melaporkan Luthfi ke Badan Kehormatan DPR atas dugaan pelanggaran etika anggota parlemen. Hari Senin (28/3/2011) ini dia melaporkan Luthfi ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah.

Yusuf juga telah melaporkan Anis ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penggelapan dana kampanye Pilkada Jawa Barat dari Adang Darajatun senilai Rp 10 miliar. Sedangkan Hilmi, hanya dituding hobi memperkaya diri dengan mengumpulkan uang setoran.

Terkait pertemuan dengan pihak PKS setelah tudingan yang dilancarkannya itu, Yusuf mengaku pernah didatangi Ketua Dewan Pengurus Wilayah DKI PKS. "Tiba-tiba pada Rabu (23/3/2011) ada delapan orang yang datang ke rumah, ada dua atau tiga orang yang saya kenal. Begitu mereka datang, pintu rumah saya kunci, saya langsung telepon polisi," tuturnya.

Di lain pihak, PKS enggan menggubris tudingan-tudingan Yusuf. Presiden PKS Luthfi menegaskan bahwa pihaknya belum berniat melaporkan Yusuf ke Polisi. PKS menilai, tudingan Yusuf merupakan bagian dari serangkaian serangan terhadap PKS menyusul sikap PKS yang mendukung hak angket di parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com