Ada beberapa alasan. Pertama, amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum.
Kedua, alasan teknokratis bahwa kesenjangan tinggi berdampak buruk bagi perekonomian. Salah satu sebabnya, tingkat tabungan dan investasi akan lebih rendah dalam situasi tersebut. Kelompok sangat kaya cenderung mengeluarkan uangnya untuk hal-hal kurang produktif bagi perekonomian, seperti membeli barang impor dan berinvestasi di luar negeri.
Ketiga, buruknya stabilitas sosial di tengah kesenjangan berupa dominasi kelompok kaya di satu sisi dan ketidakberdayaan dan kemungkinan ledakan sosial dari kelompok miskin di sisi lain.
Dua kebijakan dapat digunakan untuk mengatasi ini, mengacu Gary S Fields (2001). Pertama, memperbesar sektor modern. Strategi ini dapat berupa pembangunan sektor industri dan infrastruktur yang menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian dan sektor informal yang merupakan kantong kemiskinan. Kedua, mengembangkan sektor tradisional lewat pembangunan pedesaan terpadu. Kuncinya bukan campur tangan pemerintah yang berlebihan, tapi penerapan insentif-disinsentif yang tepat sasaran.
Keduanya mesti diimplementasikan agar pertumbuhan dan pemerataan tercapai bersamaan. Kecenderungan capaian pemerintahan SBY justru mengarah ke yang pertama, seperti pesatnya pertumbuhan jasa keuangan. Ini salah satu penyebab pertumbuhan kurang berkualitas.