Kewenangan Pengawasan Negara Jangan Represif

Kompas.com - 27/03/2011, 19:59 WIB
EditorErlangga Djumena

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pada dasarnya, negara berhak melakukan pengawasan terhadap setiap warga negara. Namun, hal tersebut jangan menjadi kewenangan represif yang terlampau membatasi dan melanggar hak asasi.

Demikian diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat menanggapi rencana Badan Inteligen Negara (BIN) mengawasi sarana jejaring sosial seperti twitter dan facebook, Minggu (27/3/2011) di Yogyakarta .

"Kalau orang (warga negara) sembarangan tidak ada yang mengawasi juga repot, negara ini tidak boleh menjadi negara liar. Pengawasan bisa dilakukan, tapi jangan sampai membatasi dan melanggar kebebasan seperti yang diatur Undang-Undang Dasar," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, pada prinsipnya, melakukan pemantauan dan penyadapan terhadap rahasia pribadi sebenarnya dilarang Undang-Undang Dasar. Namun, kewenangan pengawasan melalui pemantauan dan penyadapan bisa diberikan apabila diatur sebuah undang-undang.

Hal wajar

Menanggapi hal serupa, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di Yogyakarta mengatakan, pengawasan terhadap jejaring sosial baik twitter maupun facebook merupakan hal wajar. Itu (pengawasan) sah-sah saja. "Negara-negara lain sudah menerapkan Open Source Intelligent di mana pengawasan negara dilakukan pada sumber-sumber terbuka baik media maupun internet termasuk twitter maupun facebook," ujarnya.

Meski demikian, menurut Tifatul, BIN perlu melakukan klasifikasi terkait data-data yang diawasi, apakah bersifat membahayakan atau tidak. Karena itu, BIN harus melakukan klasifikasi, validasi, dan analisa terhadap data-data yang diperoleh .

"Kami sudah berbicara dengan BIN terkait hal ini. Menguatnya wacana pengawasan jejaring sosial ini sebenarnya berkaitan dengan adanya Rancangan Undang-Undang Inteligen Negara yang kini sedang dibahas DPR. Yang jelas, tak ada kebijakan penutupan jejaring sosial baik twitter maupun facebook," kata Tifatul. 



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Nasional
Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Nasional
Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Nasional
Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Nasional
Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Nasional
Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Nasional
Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Nasional
Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Nasional
Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Nasional
Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X