Hukuman Mati buat Koruptor Tetap Perlu

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir, tidak ditemukan ketentuan ancaman hukuman mati bagi para koruptor dalam draf revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi versi pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh peneliti hukum ICW, Donal Fariz, dalam diskusi mingguan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (27/3/2011).

Donal mengatakan, tidak adanya ancaman mati merupakan salah satu indikasi adanya upaya pelemahan upaya pemberantasan korupsi. Dalam UU yang berlaku saat ini, UU Nomor 31 Tahun 1999, ancaman hukuman mati diatur dalam Pasal 2 Ayat (2). Menurut Donal, ketentuan ancaman mati masih perlu dipertahankan.

"Korupsi ini, kan, extraordinary crime, dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa. Ancaman hukuman mati penting dipertahankan. Kalau tidak ada maka ada peluang mengurangi dan menekan potensi perilaku korupsi," kata Donal.

Meskipun hingga saat ini belum ada terdakwa kasus korupsi yang pernah dijatuhi hukuman mati, tetapi, suatu saat, pasal ini akan efektif diberlakukan. "Sehingga penghapusan klausul hukuman mati adalah langkah mundur pemberantasan korupsi," ujar Donal.

Dari draf revisi UU Pemberantasan Tipikor yang saat ini ada di tangan pemerintah, ICW mencatat ada sembilan poin yang dinilai akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Selain hilangnya ancaman hukuman mati, poin lainnya di antaranya hilangnya ancaman hukuman minimal dan penurunan ancaman hukuman minimal.