Tyasno: Kata "Kudeta" Menyesatkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto masuk ke dalam daftar susunan Dewan Revolusi Islam (DRI) yang disebut-sebut akan melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan SBY, yang digalang oleh sejumlah jenderal purnawirawan. Tyasno mengatakan, kata "kudeta" menyesatkan. Meski kecewa dan mengharapkan perubahan, kudeta bukan menjadi pilihan.

"Kata-kata kudeta bisa menyesatkan. Berlebihan. Kita proporsionallah, bahwa kami menginginkan perubahan, ya," kata Tyasno, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/3/2011) sore.

Mengenai tercantumnya sejumlah nama jenderal purnawirawan dalam daftar DRI yang beredar, ia mengaku tidak tahu sama sekali. "Saya tidak tahu-menahu tentang adanya DRI. Saya tidak mengerti dan tidak pernah dihubungi juga. Kalau nama saya tercantum, itu tanpa sepengetahuan saya," ujarnya.

Ia juga membantah sinyalemen yang dilansir sebuah media bahwa para jenderal purnawirawan berada di belakang aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kekecewaan terhadap pemerintahan SBY, kata Tyasno, sudah disampaikan melalui saluran yang semestinya. Baik kepada Presiden SBY maupun jenderal purnawirawan lain yang saat ini duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Saya tidak mengerti, kenapa diisukan merancang kerusuhan di Cikeusik, Temanggung, dan sebagainya, tidak ada sama sekali, tidak ada. Itu fitnah saja," kata Tyasno.

"Sekali lagi, bukan kudeta. Tetapi, ingat bahwa Presiden dan pemerintah itu mendapat mandat dari rakyat. Kalau rakyat ternyata disengsarakan, rakyat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban," tegasnya.

Isu kudeta merebak dalam dua hari terakhir setelah Al Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.

"Mereka muak dengan kebohongan Presiden," kata Al Jazeera, mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam Chep Hernawan.

Koresponden Al Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat "telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya". Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah. Sebelumnya, Chep mengatakan, para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.