Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu DRI untuk Isolasi Gerakan Oposisi

Kompas.com - 24/03/2011, 14:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi, mengungkapkan, isu soal Dewan Revolusi Islam (DRI) yang diembuskan melalui situs berita Aljazeera adalah sebuah fitnah yang amat jahat.

"Berita DRI ini merupakan insinuasi untuk mengisolasi gerakan oposisi yang kian menguat sekarang. Ini mengingatkan saya pada cara-cara bekas Presiden Mesir Hosni Mubarak menjelang kejatuhannya, yakni mengirim para perusuh dan penjarah ke Museum di Kairo untuk menggambarkan seolah-olah gelombang demonstrasi yang menentang pemerintahannya dimotori oleh kelompok Islam garis keras Ikhwanul Muslimin sehingga dunia internasional, terutama Barat, harus mendukung Mubarak," ujar Adhie, Kamis (24/3/2011) di Jakarta.

Apalagi, menurut Adhie, soal DRI ini muncul di tengah santernya isu kawat diplomatik AS tentang Presiden Yudhoyono yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan Ani Yudhoyono yang disebut sebagai broker yang dibocorkan WikiLeaks dan bertebarannya "bom buku" yang meneror masyarakat.

"Kalau melihat susunan kabinet yang diedarkan, berita DRI ini sangat janggal. Seolah ada koalisi antara kelompok Islam garis keras Habib Rizieq Sihab (Kepala Negara), Abu Jibril (Wakil), dengan TNI (Jenderal Pur Tyasno Sudarto—Menko Polkam), dan kelompok civil society anti-neolib seperti Hendri Saparini (Menko Ekuin), Ichsanuddin Noorsy (Menkeu). Ini skenario jahat dan 100 persen fitnah untuk memecah belah kelompok kritis yang semakin menguat dalam menentang rezim Yudhoyono," ujarnya.

Bagusnya, menurut Adhie, nama-nama yang disebut dalam susunan kabinet versi DRI itu sudah membantah. "Saya percaya, di kalangan TNI, baik yang aktif maupun purnawirawan, tidak memiliki tradisi dan keinginan kudeta. Bahwa mereka, terutama para purnawirawan, umumnya bersikap sangat kritis kepada pemerintah, itu karena mereka cemas akan nasib NKRI di bawah kepemimpinan nasional yang tidak tegas dan cenderung rapuh," ujar Adhie, yang pernah menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid.

Ia memperkirakan, berita DRI ingin memberikan gambaran bahwa tulang punggung kekuatan penentang rezim SBY ini adalah kelompok yang ingin mendirikan negara Islam. Kekuatan pro-demokrasi dan civil society secara umum diharapkan, kalau tidak mendukung pemerintah, ya, mengurangi tekanannya terhadap pemerintah.

"Tapi, skenario ini tidak akan berhasil. Para aktivis pergerakan, kaum muda, dan mahasiswa akan terus bergerak untuk menyelamatkan negeri ini dari kerusakan yang lebih parah," ujarnya.

Sebelumnya, Al Jazeera melaporkan, sejumlah jenderal purnawirawan diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden. ”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al Jazeera, mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam, Chep Hernawan.

Koresponden Al Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah. Sebelumnya, Chep mengatakan, para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

    Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

    Nasional
    Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

    Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

    Nasional
    Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

    Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

    Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

    Nasional
    Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

    Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

    Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

    Nasional
    BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

    BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

    Nasional
    Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

    Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

    Nasional
    Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

    Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

    Nasional
    Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

    Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Nasional
    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com