KH Said Aqil: RI Kurang Tegas soal Libya

Kompas.com - 23/03/2011, 23:36 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com — "Sikap Pemerintah Indonesia sekarang masih kurang tegas," kritik KH Said Aqil Siradj, salah satu Ketua Lembaga Persahabatan Indonesia Libya, di Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Lembaga Persahabatan Indonesia Libya (LPIL) pimpinan Said Aqil yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu beranggotakan 12 organisasi Islam di Indonesia. Ia menyampaikan keterangan pers bersama Sekretaris Jenderal LPIL Mahyuddin Nawawi di gedung PBNU, Jakarta. 

Menurut Said Aqil, Indonesia seharusnya bisa mengambil peran yang lebih strategis, sebagai penengah, terkait krisis Libya. "Ini tragedi bagi umat Islam secara keseluruhan, terlepas dari persoalan politik," kata Said Aqil.

Ia mencurigai tindakan militer negara Barat terhadap Libya lebih didasari motif untuk menguasai ladang minyak daripada untuk menolong rakyat negara itu.

"Permintaan Liga Arab pada PBB itu untuk menghentikan pesawat Libya agar tidak menyerang rakyatnya. Namun, yang terjadi lebih dari itu, sipil juga jadi korban," katanya.

Terkait kekerasan Israel terhadap Palestina, negara-negara Barat menurutnya justru diam. Kalaupun bereaksi, mereka sangat lamban. "Untuk Palestina reaksinya lamban karena tidak ada minyak. Untuk Libya, ini tujuan utamanya kan menguasai minyak, seperti di Darfur, Sudan. Khadafy nomor dua," katanya.

Mahyuddin Nawawi menambahkan, "LPIL mengutuk dan menentang keras agresi atas alasan apa pun."

LPIL berpendapat, agresi militer, meski dilandasi Resolusi PBB, akan melahirkan kekerasan, kehancuran infrastruktur, tata pemerintahan, dan pertumpahan darah di kalangan masyarakat sipil.

"Tindakan militer akan berakibat fatal untuk bangsa dan negara yang bersangkutan, sebagaimana yang terjadi di Somalia, Afghanistan, dan Irak," kata Mahyuddin.

Menurut LPIL, krisis politik di Libya harus diselesaikan melalui cara-cara politik dan diplomatik dalam forum perundingan untuk perdamaian, serta menghindari penggunaan tindakan kekerasan.

LPIL menyerukan agar negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk Indonesia, mengambil langkah bersama dan proaktif dalam penyelesaian permasalahan di Libya.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

    LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

    Nasional
    Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

    Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

    Nasional
    Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

    Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

    Nasional
    Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

    Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

    Nasional
    Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Nasional
    Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

    Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

    Nasional
    LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

    LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

    Nasional
    Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

    Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

    Nasional
    Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

    Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

    Nasional
    MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

    MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

    Nasional
    Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

    Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

    Nasional
    Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

    Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

    Nasional
    Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

    Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

    Nasional
    Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

    Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

    Nasional
    Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

    Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X