Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Neta: KPK Harus Usut Sumber Dana Adang

Kompas.com - 23/03/2011, 21:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah LSM di bidang hukum, pemerintahan, dan antikorupsi meminta KPK untuk menanggapi dan menangani secara serius laporan pendiri PKS, Yusuf Supendi, terkait dugaan penggelapan dana pilkada DKI dari calon yang diusungnya, Adang Daradjatun.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Netta S Pane; Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi; dan Peneliti Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah mengatakan, penyelidikan yang serius untuk kasus ini akan membuka banyak kasus lainnya yang selama ini sudah dianggap umum oleh masyarakat, tetapi menjadi penyakit kronis bagi kehidupan berbangsa.

"KPK hendaknya jangan hanya fokus pada laporan itu saja, namun harus lebih bisa mendalami laporan itu karena banyak sekali hal yang bisa diungkapkan dari laporan itu," kata Neta.

Menurut Netta, kalau memang PKS seperti pernyataan Sekjen Anis Matta yang telah dilansir media mengakui adanya dana setoran dari Adang dalam pilkada itu, maka harus diusut asal-usul dana tersebut.

"Jadi, jangan hanya ditelusuri dugaan penggelapan dana oleh Sekjen PKS Anis Matta-nya saja, tapi juga asal-usul dana setoran tersebut juga harus ditelusuri. Malah, bisa jadi penelusuran sumber dana jauh lebih penting daripada dugaan penggelapan itu sendiri. Orang-orang PKS termasuk Sekjennya Anis Matta kan sudah mengakui bahwa memang ada dana dari calon yang mereka usung Adang Daradjatun," ujarnya.

Penelitian sumber dana ini, menurut Netta, menjadi penting mengingat Adang adalah mantan pejabat di kepolisian yang tidak mungkin bisa memiliki dana sampai miliaran rupiah. Neta menambahkan, KPK harus mengusut dari mana Adang mendapatkan dana itu. (Tribunnews/Johnson Simanjuntak)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com