Menko Polhukam Sudah Tahu Isu Kudeta

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan telah membaca berita soal adanya sejumlah purnawirawan jenderal yang ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya membaca, Djoko mengaku telah mengetahui informasi tersebut sejak 10 hari lalu.

"Saya mendengar informasi itu seminggu sampai 10 hari yang lalu," kata Djoko kepada para wartawan di sela-sela acara Jakarta International Defense Dialog di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Djoko mengatakan, dirinya tak ingin menanggapi kabar tersebut terlalu jauh. "Ya, aya-aya wae-lah. Kita kan sudah mengembangkan demokrasi di negara kita. Tahapan demokrasi sudah ditentukan dan itu diatur oleh undang-undang. Ini kesepakatan kita dalam meneruskan tahapan-tahapan demokrasi dengan DPR melalui platform politik. Ya, kita ikuti saja tahapan demokrasi itu. Demokrasi kita menuju kematangan. Jadi, kalau di sana-sini masih ada yang kurang, kita ikuti proses itu," kata Djoko.

Apakah pemerintah terganggu dengan kabar rencana tersebut? "Mengganggu? mengganggu siapa? Kamu merasa terganggu tidak? Saya tidak merasa terganggu," kata Djoko.

Senada dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Djoko mengatakan, pemerintah tak akan mengambil langkah apa pun terkait pemberitaan tersebut. 

Sebelumnya, Al-Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.

”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al-Jazeera mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam Chep Hernawan.

Koresponden Al-Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah. Sebelumnya, Chep mengatakan, para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.