Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul Duga Ada yang Ingin Jatuhkan PKS

Kompas.com - 23/03/2011, 13:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, membenarkan pernyataan Sekjen Anis Matta bahwa ada pihak-pihak yang sengaja ingin menjatuhkan PKS melalui manuver yang dilakukan Yusuf Supendi. Dalam sepekan terakhir, mantan pendiri PKS, Yusuf Supendi, muncul dengan melaporkan sejumlah elite PKS ke Badan Kehormatan DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Ya, namanya politik, mungkin-mungkin saja, tapi itu kan harus dibuktikan,” kata Tifatul yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika kepada para wartawan di sela-sela acara Jakarta International Defense Dialog di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Ketika ditanya mengenai dugaan apakah pihak yang berada di balik Yusuf adalah lingkaran dalam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Tifatul enggan berkomentar. ”Tidak, tidak. Saya tidak ingin menduga seperti itu, tapi ini perlu diselesaikan. Ini masalah internal sebetulnya dan bukan persoalan kepengurusan dan sebagainya. Ini murni masalah internal,” kata Tifatul singkat.

Seperti diwartakan, Anis menduga, rangkaian serangan yang ditujukan untuk PKS belakangan ini dilakukan pihak yang sama, mulai dari kasus video porno yang diduga melibatkan dirinya, skandal impor daging, hingga dugaan penggelapan dana kampanye partai yang muncul terakhir kali. Menurut Anis, skenario ini berbau politis untuk menyerang PKS.

”Kalau logikanya, mulai kasus video, isu daging, dan beberapa isu lagi yang saya perkirakan akan muncul, saya kira ini operasi politik untuk PKS. Ini serial yang belum selesai,” tuturnya di gedung DPR, Selasa (22/3/2011).

 

 

Ia menyebut rangkaian serangan politik terhadap PKS sebagai satu paket atau satu film serial yang belum selesai yang berhubungan dengan sikap PKS yang kritis terhadap pemerintah belakangan ini. Yusuf Supendi, pendiri PKS yang melaporkan Anis dan sejumlah elite PKS lainnya terkait banyak kasus hukum dan moral, juga dinilai Anis tidak bekerja sendirian.

Namun, Anis tak mau menyebutkan secara gamblang pihak-pihak yang dimaksudnya. Wakil Ketua DPR ini sendiri mengaku sudah mendapatkan data-data yang dilaporkan Yusuf sejak tahun 2005. Oleh karena itu, patut dipertanyakan jika Yusuf kemudian baru memunculkannya sekarang. Lagipula, lanjutnya, besaran jumlah yang dilaporkan Yusuf terlalu kecil dibandingkan dana kampanye yang tertulis sebelumnya.

”Yang kami laporkan Rp 76 miliar. Bukan Rp 10 miliar atau Rp 40 miliar seperti yang dia katakan. Saya kira dia lupa angkanya, salah. Sudah dilaporkan ke KPUD dan diaudit. Anda saya kira bisa paham. Ini operasi politik untuk men-downgrade PKS karena kemungkinan ada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Ini kan serial yang belum selesai, kita tinggal menunggu,” ujarnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Nasional
    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    Nasional
    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    Nasional
    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Nasional
    Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

    Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

    Nasional
    Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

    Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

    Nasional
    Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

    Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

    Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

    Nasional
    Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

    Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

    Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

    Nasional
    BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

    BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

    Nasional
    Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

    Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

    Nasional
    Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

    Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com