Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Wikileaks, Layakkah Dipercaya?

Kompas.com - 20/03/2011, 17:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Situs berita pembocor informasi rahasia, Wikileaks, beberapa waktu lalu sempat membuat heboh Indonesia. Dua surat kabar terbitan Autralia, The Age dan Sydney Morning Herald, mengutip Wikileaks, memuat artikel tentang sepak terjang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam artikel yang terbit Jumat (11/3/2011), antara lain disebutkan, Yudhoyono secara pribadi melakukan intervensi terhadap penyelidikan dugaan korupsi yang diduga dilakukan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Disebutkan pula soal aktivitas Badan Intelijen Negara yang memata-matai saingan politik Yudhoyono.

Ada juga informasi soal mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disebut menggelontorkan uang miliaran rupiah demi memenangkan kursi Ketua Umum Golkar pada 2004. Selain itu, Wikileaks juga menuding Ibu Negara Ani Yudhoyono menggunakan posisi politiknya untuk mengumpulkan kekayaan.

Pertanyaannya, layakkah informasi Wikileaks dipercaya? Pengamat intelijen Wawan H Purwanto mengatakan, data Wikileaks tak perlu terlalu dipercaya. Pasalnya, data-data itu hanyalah data analisis yang belum memiliki legitimasi secara hukum.

"Data-data Wikileaks itu masih analisa, bukan data proyustisia. Ini berbahaya sekali. Namanya analisa, sekali lagi analisa. Tak proyustisia. Begitu dibeberkan ke publik, ini sulit sekali untuk jadi bukti," ungkapnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (20/3/2011).

Maka tak heran, lanjut Wawan, jika ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkannya. Apalagi, data-data tersebut dibeberkan untuk menyerang target-target politik. "Maka kalau tak di-cover-both-side akan berbahaya," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral (Purn.) Tyasno Sudarto juga sepakat bahwa data-data Wikileaks masih data mentah, belum bersifat proyustisia. "Wikileaks itu kan informasi yang belum berupa proyustisia, apalagi data intelijen. Sangat jauh," katanya.

Namun, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI ini menegaskan, siapapun tak boleh langsung mengatakan bahwa data Wikileaks sebagai data sampah. Ia mengingatkan, lebih baik pemerintah membuktikan kalau data Wikileaks tidak benar.

"Jadi yang terpenting, buktikanlah kepada rakyat bahwa apa yang disampaikan Wikileaks itu tak benar dan yang dikerjakan mereka (pemerintah) benar," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Nasional
    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Nasional
    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Nasional
    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    Nasional
    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Nasional
    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Nasional
    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Nasional
    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    Nasional
    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Nasional
    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Nasional
    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Nasional
    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com