TNI Harus Jaga Semua Golongan

Jakarta, Kompas - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas menyayangkan jika Tentara Nasional Indonesia terlibat dalam persoalan jemaah Ahmadiyah. Namun, TNI dan polisi memang tetap berkepentingan menjaga kehidupan semua golongan agar rukun dan damai.

Taufiq mengatakan, TNI harus berdiri di atas semua pihak dan golongan. TNI tidak boleh bertindak untuk kepentingan tertentu. ”Sebenarnya TNI harus berdiri di atas semua pihak, semua golongan. Menjaga golongan itu menjadi rukun dan damai. TNI sama Polri, kan, begitu kerjaannya,” kata Taufiq di Jakarta, Selasa (15/3).

Jika kemudian TNI dinilai terlibat dalam penanganan persoalan jemaah Ahmadiyah, menurut Taufiq, hal itu harus dicek terlebih dahulu. ”Kalau itu terjadi, ya, kita menyayangkan,” katanya. Dia mengatakan, keterlibatan TNI dalam penanganan persoalan jemaah Ahmadiyah itu harus dibuktikan.

Tindakan TNI dalam hal ini Komando Daerah Militer (Kodam) Siliwangi merazia jemaah Ahmadiyah dianggap melanggar UU 34/2004 tentang TNI.

”Apa yang dilakukan Kodam Siliwangi di Jawa Barat tidak sesuai UU TNI. Gubernur tidak bisa menggerakkan tentara. Rapat dengan gubernur juga tidak bisa jadi dasar hukum untuk menggerakkan tentara,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin.

Ia membeberkan data operasi yang dilakukan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Komando Rayon Militer (Koramil) di Bandung, Bogor, Ciamis, Majalengka, Cianjur, Sukabumi, dan Tasikmalaya secara aktif mendatangi rumah-rumah penduduk. ”Mereka mendata anggota Ahmadiyah, adakan upacara pertobatan agar keluar dari Ahmadiyah, duduki masjid, dan minta MUI jadi imam dan harus diikuti jemaah Ahmadiyah,” kata TB Hasanuddin.

Salim Mengga dari Komisi I meminta agar data itu dicek di lapangan. Ia menandaskan, kalau data itu benar maka tindakan Pangdam Siliwangi salah besar. Menurut dia, harus dirunut, siapa yang bertanggung jawab dalam operasi.

Secara terpisah, Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Moeldoko menyatakan, tidak ada ”Operasi Sajadah” yang ditudingkan kepada Kodam Siliwangi. Untuk melakukan operasi, katanya, ada prosedur dan anggaran yang jelas. Menurut dia, hal itu berawal dari sosialisasi Peraturan Gubernur Jabar Nomor 12/2011 yang merupakan turunan SKB 3 Menteri tentang pelarangan Ahmadiyah.

”Kita hanya membantu sosialisasi saja. Saya katakan, mari kita 'gelar sajadah'. Kita imbau masyarakat agar jangan serang Ahmadiyah di masjid-masjid mereka, lebih baik gelar sajadah daripada anarkis,” kata Moeldoko. Ia mengakui, tidak ada tekanan bagi jemaah untuk keluar dari Ahmadiyah. Moeldoko menyebutkan, tindakannya sesuai Pasal 7 UU No 34/2004, antara lain membantu pemerintah di daerah. (BIL/EDN/FER)