Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Sampah, Jangan Ditanggapi Serius

Kompas.com - 13/03/2011, 20:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan di dua harian di Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age terkait kawat diplomatik yang dibocorkan WikiLeaks dinilai "sampah". Pemberitaan yang menyudutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai tanpa bukti.

"Saya katakan itu sampah. Kita senang banget konsumsi sampah," ucap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, saat diskusi di Jakarta, Minggu (13/3/2011).

Mubarok mengaku tak terkejut dengan pemberitaan itu lantaran informasi itu sudah lama ia terima. Dia malah menilai apa yang dituliskan itu bukan tergolong berita. "Itu lama, enggak pernah ada buktinya. Kalau BIN (Badan Intelejen Nasional) awasi orang itu bukan berita. BIN itu tugasnya mengawasi," kata dia.

"Sama seperti KPK menyadap telepon gubernur, itu bukan berita. Diperintah atau enggak diperintah Presiden, yah mereka melakukan itu. Enggak ada yang lucu berita itu. Makanya pak Syamsir (Kepala BIN) ditanya (jawab) he..he..he, gitu aja," tambah Mubarok.

Gayus Lumbuun, anggota Komisi III DPR, mempertanyakan tindakan dua media Australia itu yang menerbitkan tanpa ada bukti. Pertanyaan itu muncul jika melihat sejarah berdirinya dua media itu yakni The Sydney Morning Herald berdiri tahun 1831 dan The Age tahun 1854 .

"Oplahnya besar, yang satu 750 ribu (eksemplar), yang satu 600 ribu (eksemplar). Berarti ini bukan koran kecil. Tapi kok dengan mudah buat spekulasi yang menyakini negara lain," ucap dia.

Ketika ditanya apakah Anda melihat ada kepentingan di balik pemberitaan itu, politisi dari partai PDI-Perjuangan itu menjawab, "Kita tidak mengukur spekulasinya."

J Kristiadi, pengamat politik, mengatakan, pemerintah tak perlu berlebihan menanggapi pemberitaan dua media itu. Dikatakannya, hal yang sama juga terjadi pada negara lain seperti Amerika Serikat, Taiwan, dan Korea.

"WikiLeaks itu barang biasa. Pemerintah tak usah kalang kabut. Itu barang lama, sudah tahun 2004. Di negara lain juga dibocorkan. Hal-hal seperti itu akan terjadi di kehidupan modern," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Nasional
    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Nasional
    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com