Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfudz: Ada Upaya Mendiskreditkan PKS

Kompas.com - 12/03/2011, 12:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyadari bahwa dinamika koalisi terus terjadi. Namun, dinamika yang berpotensi banyak masalah justru terjadi di tingkat legislatif, bukan di tingkat eksekutif. Dalam dinamika ini, Mahfudz mengatakan seluruh anggota koalisi di parlemen harus berorientasi membangun sebanyak-banyaknya kesamaan dan mengelola secantik-cantiknya perbedaan.

”Tapi, jangan ada dusta di antara kita. Saya dengar ada distorsi informasi ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai anggota-anggota partai koalisi. Saya punya informasi-informasi A1 (terpercaya), tapi saya enggak mau buka,” katanya saat diskusi mingguan Polemik, Sabtu (12/3/2011).

Menurut Mahfudz, pihak-pihak ini melakukan disinformasi dan berupaya mendiskreditkan PKS di hadapan Presiden Yudhoyono. Pihak-pihak ini disebutnya ada yang berasal dari partai politik ada juga yang dari luar parpol. Namun, yang pasti mereka memiliki akses khusus untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden.

”Saya kira Pak SBY lebih kenal PKS karena kita berinteraksi sejak 2004 sehingga informasi-informasi itu tak akan mempengaruhi belia, tapi cara-cara itu harus dihindari karena akan mempengaruhi suasana kondisi di dalam politik,” katanya.

Tapi, lanjutnya, PKS tak akan ambil pusing. Mahfudz kembali menegaskan sikap PKS sangat jelas untuk mengawal pemerintahan Presiden Yudhoyono hingga tahun 2014. PKS bahkan mendorong kepemimpinan Yudhoyono yang sangat dihormati pemimpin negara-negara Islam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Nasional
    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

    Nasional
    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Nasional
    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Nasional
    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    Nasional
    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Nasional
    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Nasional
    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Nasional
    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Nasional
    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com