Menteri Dikurangi, PKS Akan Pikir-pikir

JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara institusi maupun pada kadernya di kabinet dalam koalisi masih menggantung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum kunjung memberi penegasan tentang kelanjutan kontrak koalisinya dengan PKS. Padahal, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sudah bertemu dengan Yudhoyono.

Menurut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, jika tak ada perubahan kerja sama seperti yang tertera dalam kontrak koalisi sebelumnya, PKS akan melanjutkannya. Namun, jika satu saja posisi menteri dikurangi, Majelis Syuro PKS akan segera menggelar rapat.

"Masalah kementerian adalah hak prerogatif Presiden. Masalah koalisi antara kami secara institusi dengan Pak Yudhoyono. Apa pun yang akan disampaikan Pak Yudhoyono kepada kami kalau berubah dari apa yang terjadi akan dibawa ke Majelis Syuro. Tapi kalau tetap, kami akan jalankan yang sudah ada," papar Luthfi di ruang Fraksi PKS DPR RI, Rabu (9/3/2011).

PKS menyadari setiap pilihan politik yang diambil berbuah pada risiko politik yang juga harus dihadapi. Jadi, kalaupun Presiden mau melakukan perombakan kabinet (reshuffle), menurut Luthfi, Presiden seharusnya melakukannya atas penilaian berdasarkan kepuasan publik (public satisfaction) dan bukannya perhitungan politik semata (politic assesment).

"Jika pertimbangan reshuffle based on public satisfaction akan berdampak pada kepuasan terhadap Presiden Yudhoyono. Tapi kalau based on political assestment maka akan timbulkan tafsir-tafsir yang berpeluang memunculkan gejolak sosial dan politik. Itu tak baik untuk negeri kita dan pemerintahan yang sudah ada. Menurut saya, Pak Yudhoyono akan based on public satisfaction," tuturnya.

Menurut Luthfi, Presiden berupaya menjaga suasana yang nyaman dan kondusif di dalam kabinet dan koalisi demi penyelenggaraan pemerintahan yang baik ke depan sehingga keputusan perombakan kabinet akan diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, kata dia, bukan Presiden Yudhoyono yang mengawali pembicaraan soal reshuffle, tapi para elite Partai Demokrat di DPP dan Fraksi.