Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin: Presiden Egois

Kompas.com - 08/03/2011, 19:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tak tertarik mengomentari isu koalisi dan wacana perombakan kabinet (reshuffle) pascapembahasan usulan hak angket perpajakan di DPR RI. Menurutnya, fenomena ini hanya manifestasi dari egoisme politik yang ingin mempertahankan kekuasaan daripada memikirkan kepentingan rakyat.

"Saya tidak tertarik mengomentari isu reshuffle dan koalisi karena bagi saya itu manifestasi dari egoisme politik yang ingin berkuasa dan mempertahankan kekuasaan sehingga cenderung berbagi kekuasaan pada mereka-mereka saja sementara permasalahan bangsa korupsi, kemiskinan, pengangguran tidak segera diselesaikan," tegasnya usai bertemu pimpinan DPD RI, Selasa (8/3/2011).

Menurut Din, hitung-hitungan koalisi yang tercermin dalam waktu lama yang dihabiskan Presiden SBY untuk berpikir hanya menunjukkan proses bagi-bagi kue daripada menuntaskan persoalan rakyat yang lebih pelik. Din mengaku miris ketika melihat Presiden yang justru memiliki hak prerogatif justru lama berpikir dan bertindak terkait koalisi dengan pertimbangan hitung-hitungan kekuatan yang pas agar kekuatan politiknya tidak goyah. "Ini kan pikiran egoistik," tegasnya kembali.

Bagi Din, Presiden SBY tak sedikitpun memiliki ciri kepemimpinan yang reformatif. Menurutnya, kepemimpinan yang reformatif seharusnya visioner dan akomodatif karena dapat merangkul semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Din menegaskan jika Presiden SBY memang berniat untuk melakukan perombakan kabinet serta memecat sejumlah partai lantas memasukkan partai lainnya ke dalam kabinet dan koalisinya seharusnya dilakukan dengan segera. Tidak menunda-nunda sehingga menghabiskan banyak energi.

"Saya ketawa saja setelah pidato SBY yang mengisyaratkan akan mengkoreksi partai-partai koalisi bermasalah. Itu gertakan politik tapi ternyata tidak menjalankannya, ada rasa ketakutan seolah-olah Golkar dan PKS akan dikeluarkan tapi setelah dibalas kedua partai itu tidak berani juga. Nah, ini kita tunggu, apakah keduanya akan ditendang atau salah satunya. Ini bukan sebuah pemimpin yang berkenegarawanan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

    Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

    Nasional
    PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

    PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

    Nasional
    Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

    Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

    Nasional
    4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

    4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

    Nasional
    DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

    DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

    Nasional
    Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

    Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

    Nasional
    Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

    Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

    Nasional
    Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

    Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

    Nasional
    Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

    Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

    Nasional
    Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

    Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

    Nasional
    Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

    Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

    Nasional
    Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

    Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

    Nasional
    Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

    Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

    Nasional
    Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

    Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

    Nasional
    Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

    Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com