Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin: Presiden Egois

Kompas.com - 08/03/2011, 19:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tak tertarik mengomentari isu koalisi dan wacana perombakan kabinet (reshuffle) pascapembahasan usulan hak angket perpajakan di DPR RI. Menurutnya, fenomena ini hanya manifestasi dari egoisme politik yang ingin mempertahankan kekuasaan daripada memikirkan kepentingan rakyat.

"Saya tidak tertarik mengomentari isu reshuffle dan koalisi karena bagi saya itu manifestasi dari egoisme politik yang ingin berkuasa dan mempertahankan kekuasaan sehingga cenderung berbagi kekuasaan pada mereka-mereka saja sementara permasalahan bangsa korupsi, kemiskinan, pengangguran tidak segera diselesaikan," tegasnya usai bertemu pimpinan DPD RI, Selasa (8/3/2011).

Menurut Din, hitung-hitungan koalisi yang tercermin dalam waktu lama yang dihabiskan Presiden SBY untuk berpikir hanya menunjukkan proses bagi-bagi kue daripada menuntaskan persoalan rakyat yang lebih pelik. Din mengaku miris ketika melihat Presiden yang justru memiliki hak prerogatif justru lama berpikir dan bertindak terkait koalisi dengan pertimbangan hitung-hitungan kekuatan yang pas agar kekuatan politiknya tidak goyah. "Ini kan pikiran egoistik," tegasnya kembali.

Bagi Din, Presiden SBY tak sedikitpun memiliki ciri kepemimpinan yang reformatif. Menurutnya, kepemimpinan yang reformatif seharusnya visioner dan akomodatif karena dapat merangkul semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Din menegaskan jika Presiden SBY memang berniat untuk melakukan perombakan kabinet serta memecat sejumlah partai lantas memasukkan partai lainnya ke dalam kabinet dan koalisinya seharusnya dilakukan dengan segera. Tidak menunda-nunda sehingga menghabiskan banyak energi.

"Saya ketawa saja setelah pidato SBY yang mengisyaratkan akan mengkoreksi partai-partai koalisi bermasalah. Itu gertakan politik tapi ternyata tidak menjalankannya, ada rasa ketakutan seolah-olah Golkar dan PKS akan dikeluarkan tapi setelah dibalas kedua partai itu tidak berani juga. Nah, ini kita tunggu, apakah keduanya akan ditendang atau salah satunya. Ini bukan sebuah pemimpin yang berkenegarawanan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

    MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

    Nasional
    KY Dalami Putusan Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

    KY Dalami Putusan Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

    Nasional
    Anak SYL Akui Usulkan Nama Isi Jabatan Eselon II di Kementan

    Anak SYL Akui Usulkan Nama Isi Jabatan Eselon II di Kementan

    Nasional
    Tiga Kali, Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat Hukum...

    Tiga Kali, Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat Hukum...

    Nasional
    Revisi UU MK: Upaya Kocok Ulang Hakim Konstitusi

    Revisi UU MK: Upaya Kocok Ulang Hakim Konstitusi

    Nasional
    Kapolri Akan Temui Menko Polhukam di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus

    Kapolri Akan Temui Menko Polhukam di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Kapolri dan Jaksa Agung Ditegaskan Sudah Bergandengan | Jampidsus Dilaporkan ke KPK

    [POPULER NASIONAL] Kapolri dan Jaksa Agung Ditegaskan Sudah Bergandengan | Jampidsus Dilaporkan ke KPK

    Nasional
    Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

    Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

    Nasional
    Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

    Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

    Nasional
    109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

    109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

    Nasional
    Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

    Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

    Nasional
    Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

    Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

    Nasional
    Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

    Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

    Nasional
    Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

    Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com