Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical: Keputusan Tergantung Pertemuan

Kompas.com - 08/03/2011, 18:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, keputusan terkait posisi Golkar dalam koalisi akan ditentukan setelah Aburizal bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Sekretariat Gabungan Koalisi. Rapat konsolidasi nasional yang mengundang pimpinan daerah se-Indonesia, Selasa (8/3/2011) di Hotel Sultan Jakarta, tidak menghasilkan keputusan.

"Rapat koordinasi ini tidak bisa mengambil keputusan. Meminta pendapat-pendapat yang akan dibawa ke dewan pembina (Presiden). Kita mesti berunding dulu, kalau ada ksepakatan kita berada dalam koalisi. Jika keberadan Golkar dianggap tidak nyaman, tentu Golkar akan berada di luar," kata Aburizal, yang biasa disapa Ical, dalam jumpa pers seusai rapat konsolidasi nasional di Hotel Sultan, Jakarta.

Rapat Konsolidiasi Nasional Golkar hari ini menghasilkan sejumlah poin yang akan dibawa dalam pertemuan Ical dengan Presiden. Menurut Ical, kesimpulan rapat yang pertama adalah semua pengurus partai Golkar sepakat pada prinsip dasar dan orientasi perjuangan Golkar untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Kedua, sepakat bahwa keterlibatan dalam koalisi bukan hanya sekadar mempertahankan kekuasaan, tapi tujuan lebih mulia, yakni pembangunan yang berorientasi menyelesaikan masalah rakyat, pemenuhan kebutuhan rakyat, dan memastikan masa depan yang lebih baik.

"Langkah-langkah politik yang diambil Golkar, Bank Century, angket mafia pajak, benar-benar untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai prinsip dasar, orientasi dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Ical juga menyampaikan, terdapat tiga pendapat mengenai koalisi dari DPD. "Pertama, meninggalkan koalisi dan jadi penyeimbang di parlemen. Kedua, berada dalam koalisi dan minta penegasan kembali posisi kami. Ketiga, menyerahkan kepada ketua umum mengambil keputusan, yang penting ditujukan pada kesejahteraan rakyat," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

    Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

    Nasional
    Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

    Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

    Nasional
    Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

    Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

    Nasional
    Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

    Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

    Nasional
    Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

    Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

    Nasional
    Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

    Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

    Nasional
    BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

    BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

    Nasional
    Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

    Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

    Nasional
    PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

    PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

    Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

    Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

    Nasional
    Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

    Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

    Nasional
    Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

    Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

    Nasional
    Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

    Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

    Nasional
    KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

    KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com