Pemerintah Harus Siap Sesuaikan Harga

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus lebih bersiap untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Sebab, harga minyak mentah Indonesia atau ICP telah melebihi 10 persen dari asumsi makro dalam APBN yang dipatok pada ICP 80 dollar AS per barrel dan kurs Rp 9.250 per dollar.  

Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, dalam keterangan pers, Kamis (3/3/2011), di Jakarta.  

Sesuai dengan pasal 7 UU APBN 2011, menurut Romahurmuziy, pemerintah berhak melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi manakala harga ICP melebihi 10 persen dari asumsi makro dalam APBN 2011, yg dipatok pada ICP 80 dollar AS per barrel dan kurs Rp 9.250 per dollar AS.   

"Dengan rata-rata ICP Februari 103 dollar AS per barrel dan kondisi Timur Tengah sebagai penghasil utama minyak dunia yang belum kelihatan akan damai dalam waktu dekat, ketimbang melulu berkutat pada pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah harus lebih bersiap utk menyesuaikan harga BBM bersubsidi," ujarnya.   

Romahurmuziy menambahkan, penyesuaian ini penting jika tidak ingin ada pembengkakan maksimum Rp 76 trilyun (asumsi ICP 100, kurs 9.250, dan volume 40,5 juta kl). Pembengkakan tersebut juga bermakna penambahan defisit anggaran nambah 1,2 persen dari asumsi defisit yang sudah ada.  

Dalam hitungannya, penyesuaian harga BBM bersubsidi yang dimungkinkan adalah jika ICP 90 dollar AS per barrel, maka harga naik pada kisaran Rp 440 sampai Rp 580 per liter. Adapun jika harga minyak mentah Indonesia mencapai 100 dollar AS per barrel, maka harga naik di kisaran Rp 1.000 sampai Rp 1.150 per liter.  

Rencana penyesuaian ini perlu disiapkan jika rata-rata ICP Maret masih bertengger pada 90 dollar AS per barrel atau lebih. Hal ini dilakukan berbarengan dengan rencana pengendalian volume BBM bersubsidi harus terus dijalankan selambat-lambatnya 1 September 2011 untuk seluruh wilayah Jawa-Bali.  

Jadi, dalam 6 bulan ke depan, uji coba beberapa modus pengendalian bisa digunakan, mulai dari kartu pengendali, teknologi RFID, maupun kartu subsidi BBM prabayar. Kementerian ESDM memiliki tugas berat, bukan hanya penuntasan kajian menyeluruh, tapi juga uji coba beberapa modus yang paling meminimalisir penyim pangan kebijakan.  

Romahurmuziy menambahkan, 6 bulan ke depan bisa digunakan utk penuntasan kajian 1 bulan, uji coba modus 1 bulan, dan 4 bulan instalasi peralatan di stasiun pengisian bahan bakar umum yang simultan dengan sosialisasi.