Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FBI Senang Bantu Ungkap Aliran Dana Korupsi

Kompas.com - 02/03/2011, 14:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam kunjungannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) Robert Mueller mengaku senang bekerja sama dengan KPK. Pemerintah AS senang dilibatkan dalam mengungkap aliran dana kejahatan korupsi yang tersimpan dalam rekening bank. ”Dalam kerja sama ini kami bisa menangani perkara-perkara yang bukan saja di mana perkara itu dilakukan, tapi di tempat-tempat yang mereka pikir aman. AS sangat senang mengungkap kejahatan yang disimpan dalam rekening bank,” kata Mueller di gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Mueller yang pernah menjadi jaksa federal AS di San Fransisco itu juga mengatakan, kerja sama internasional antarlembaga penegakan hukum merupakan suatu hal yang penting, terutama dalam menelusuri aset hasil kejahatan korupsi. ”Sangat penting membangun kerja sama untuk mengidentifikasi, mengenali di mana uang mengalir, berkembang, dan akan mengarah ke mana,” ujarnnya.

Kerja sama internasional antarlembaga penegakan hukum, lanjut Mueller, diperlukan dalam mengumpulkan informasi sehingga dapat sukses menjerat pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya. ”Sekaligus memberikan respons balik terhadap kepercayaan publik,” tuturnya.

Dia melanjutkan, berbagi pengalaman dan informasi antarpenyidik dari negara berbeda merupakan suatu upaya efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Memecahkan perkara-perkara yang melibatkan tokoh publik kuat, katanya, tidak mudah dilakukan tanpa kerja sama. ”Membutuhkan investigasi mendalam yang dilanjutkan dengan penuntutan,” ucapnya.

Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam kesempatan yang sama menyampaikan, KPK dan FBI telah menandatangani surat perjanjian penguatan kerja sama antarkedua lembaga dalam memberantas korupsi.

Menurut Busyro, FBI merupakan salah satu aspek utama dalam penegakan hukum di AS. FBI berwenang menyelidiki keuangan dan menyediakan informasi dalam penegakan hukum di AS.

Oleh karena itu, membangun kerja sama dengan FBI penting dilakukan. ”Korupsi adalah endemi dalam asosiasi yang berjalan di lingkungan global. Sebagai hasilnya, mesti ada kerja sama pemberantasan antikorupsi lintas negara. Hal ini mesti diatur dalam kerja sama bilateral atau multilateral,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com