Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ancam Parpol yang Tak Taat

Kompas.com - 01/03/2011, 18:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada partai politik anggota Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah yang melanggar sejumlah kesepakatan koalisi yang telah disetujui para ketua umum parpol dengan dirinya sebagai Presiden terpilih periode 2009-2014. Kesepakatan tersebut terkait kerja sama di bidang eksekutif dan legislatif. Jika tak berubah, Presiden mengancam akan mengeluarkan parpol yang bandel.

"Jika ada parpol yang tak lagi bersedia menaati kesepakatan yang dibuat bersama saya, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Ini sangat jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu," kata Presiden kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/3/2011).

Seperti diwartakan, terkait usul pembentukan panitia khusus hak angket pajak, dua anggota Setgab, Partai Golkar dan PKS, memilih berbeda dengan Partai Demokrat. Kedua partai tersebut memilih mendukung pembentukan pansus angket pajak, sementara Demokrat menentangnya.

Dikatakan Presiden, dalam waktu dekat ini Presiden akan melakukan evaluasi. Selain itu, Presiden dibantu dengan Wakil Presiden Boediono tengah melakukan komunikasi secara maraton dan intensif dengan semua parpol anggota koalisi. Komunikasi dilakukan Presiden untuk memastikan koalisi ke depan benar-benar efektif. Dikatakan, tugas pemerintahan benar-benar tak ringan.  "Di samping evaluasi yang saya lakukan bersama teman-teman di pemerintahan, saya juga menerima banyak pandangan, usul, dan rekomendasi dari banyak pihak untuk meninjau kembali koalisi agar rakyat tak bingung," katanya.   Ketika melakukan komunikasi, Presiden ingin memastikan bahwa semua parpol anggota koalisi benar-benar menaati, mematuhi, dan melaksanakan 11 kesepakatan yang telah ditandatanganinya pada 2009 lalu.

Pada kesempatan tersebut, Presiden meminta agar perdebatan antaranggota koalisi terkait perbedaan sikap atas usul pembentukan pansus hak angket dihentikan.

"Saya berharap, tolong dihentikan, disudahi. Tak baik bagi politik. Tidak elok di depan rakyat begini terus. Saya sedang mencari solusi yang paling tepat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com