Pemerintah Gagal Lindungi TKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Para aktivis buruh migran Indonesia di Jakarta, Senin (28/2/2011), mengecam pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang tidak memihak tenaga kerja Indonesia pembantu rumah tangga. Mereka mempersoalkan pernyataan Marzuki Alie pada Sabtu (26/2/2011), yang mengatakan tenaga kerja Indonesia pembantu rumah tangga kerap menjadi korban penganiayaan akibat sikap mereka juga.

Rahma Supriyani dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), mengatakan DPR semestinya mengkritik kinerja pemerintah yang gagal melindungi TKI. "Bukan malah mencerca TKI," ujarnya.

Sampai saat ini saja, kata Rahma, praktik diskriminatif terhadap TKI masih berlangsung. "TKI purna yang mau pulang ke kampung tetap harus melalui Terminal IV, Bandara Soekarno-Hatta, Banten," ujarnya.

Sikap Marzuki Alie yang tidak menunjukkan empati terhadap TKI PRT cukup meresahkan para aktivis hak perempuan tersebut. Menurut Lita dari Jala PRT, pernyataan Ketua DPR tersebut menunjukkan cara pandang pejabat Indonesia yang mundur dari tuntutan rakyat.

Semestinya mereka turut memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia sesuai standar perlindungan internasional. "Barangkali Marzuki Alie lupa mereka bisa bekerja karena ada PRT yang mengambil alih tugas-tugas domestik di rumah mereka," ujar Lita.

Pernyataan TKI PRT telah membuat citra Indonesia buruk sungguh menyedihkan rakyat. Menurut Manajer Program Infid, organisasi nonprofit, Wahyu Susilo, pernyataan tersebut bentuk pengkhianatan wakil rakyat terhadap TKI.

"TKI telah berkontribusi besar terhadap perekonomian negara. Mereka menyumbang 7,1 miliar dollar AS tahun 2010, yang salah satunya dimanfaatkan yang membiayai belanja kebutuhan anggota DPR seperti jas dan dasi mereka," ujar Wahyu.